Jakarta: Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengimbau masyarakat untuk tidak panik menghadapi peningkatan kasus influenza yang terjadi belakangan ini. Kemenkes menegaskan lonjakan kasus pada pertengahan September 2026 merupakan pola tren musiman (seasonal pattern) yang wajar dan kondisinya masih tergolong sedang serta terkendali.

“Tipenya sebenarnya influenza itu adalah seasonal atau musiman, dan biasanya akan meningkat kalau kita lihat di sini sekitar September sampai akhir tahun ya,” ujar Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes, Andi Saguni, dalam konferensi pers daring, Senin, 28 September 2026.

Andi menjelaskan bahwa pola kenaikan kasus influenza di Indonesia sejalan dengan situasi global maupun negara tetangga di kawasan ASEAN. Berdasarkan data pemantauan Kemenkes, kasus flu di Tanah Air memang rutin mengalami lonjakan setiap memasuki bulan September hingga Oktober.

Meskipun pada September 2026 tercatat lonjakan hingga 56 persen, puncaknya masih lebih rendah dibandingkan puncak tren pada 2023 yang sempat menyentuh angka 68 persen.

Lebih lanjut, Andi menyampaikan bahwa sebagian besar pasien yang berobat jalan ke puskesmas hanya mengalami gejala ringan hingga sedang. Sementara itu, tingkat keterisian rumah sakit untuk pasien flu tergolong masih sangat rendah.

Ilustrasi pencegahan penyakit menular. Foto: Dok. Antara.

Pada kesempatan tersebut, Kemenkes juga meluruskan isu mengenai ancaman "Super Flu" yang belakangan meresahkan publik. Andi menegaskan istilah tersebut tidak dikenal dalam kamus resmi Kemenkes maupun Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

“Istilah tidak ada nomenklaturnya di WHO maupun di Kementerian Kesehatan, namun itu istilah awam super flu atau merujuk sebenarnya kepada Influenza A(H3N2), ya. Dan itu bukan dominan di Indonesia, ya,” kata Andi.

Andi pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menjaga kesehatan dengan membiasakan cuci tangan menggunakan sabun serta mengenakan masker saat sakit atau berada di keramaian. Perhatian ekstra juga dianjurkan bagi kelompok rentan seperti balita, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit penyerta (komorbid).

Di tingkat global, WHO pada 30 September 2026 menerbitkan panduan baru mengenai pencegahan dan penanganan penyakit akibat panas pada acara besar, seperti pertandingan olahraga, acara keagamaan, dan festival. 

WHO meninjau penelitian yang mencakup hampir 500.000 kunjungan medis pada berbagai kegiatan massal. Lebih dari 22.000 di antaranya berkaitan dengan penyakit akibat panas. WHO juga menemukan bahwa dengan sistem medis di lokasi yang dipersiapkan dengan baik, lebih dari 90% pasien dapat ditangani di tempat acara, sehingga mengurangi beban rumah sakit dan ambulans

WHO Menyarankan Penyelenggara Acara Memperhatikan :

1. Ketersedian air minum;
2. Tempat berteduh atau fasilitas dingin;
3. Penyesuaian jadwal ketika suhu sangat tinggi;
4. Pengaturan kepadatan dan harus massa;
5. Perlindungan pekerja;
6. Komunikasi risiko kepada peserta;
7. Pemantaun kondisi secara real time;
8. Kesiapan tenaga medis di lokasi;

Ini relevan bagi negara tropis seperti Indonesia karena risiko kesehatan akibat panas tidak hanya terjadi saat seseorang bekerja di bawah matahari, tetapi juga dapat meningkat ketika banyak orang berkumpul dalam satu lokasi.

KOMPAS.com - Nyeri pada kaki yang muncul saat berjalan dan kemudian mereda setelah beristirahat mungkin kerap dianggap sebagai keluhan biasa. Namun, kondisi tersebut perlu diperhatikan karena dapat menjadi salah satu tanda adanya gangguan pada pembuluh darah kaki.

Spesialis jantung dan pembuluh darah dari RSJPD Harapan Kita, dr. Ruth Grace Aurora, Sp.JP, menjelaskan bahwa keluhan pada kaki, seperti nyeri dan kesemutan, dapat disebabkan oleh berbagai kondisi.

Penyebabnya tidak selalu berkaitan dengan pembuluh darah, tetapi juga dapat berasal dari saraf maupun otot. “Kalau yang penyebabnya adalah masalah pembuluh darah, umumnya sih bisa berhubungan,” ujar dr. Ruth dalam Talkshow Keluarga Sehat, dikutip dari Instagram @kemenkes, Kamis (1/10/2026), Salah satu gangguan pembuluh darah yang dapat menimbulkan keluhan tersebut adalah penyakit arteri perifer atau peripheral artery disease (PAD).

Nyeri muncul saat berjalan

Dokter Ruth menjelaskan, salah satu ciri yang dapat mengarah pada gangguan pembuluh darah kaki adalah nyeri yang muncul atau semakin terasa ketika seseorang melakukan aktivitas, terutama berjalan. Keluhan tersebut kemudian dapat mereda ketika kaki digunakan untuk beristirahat.

“Kalau dipakai berjalan, di mana langkah atau jarak walking distance-nya lebih tinggi, keluhannya akan memberat atau makin nyata. Tapi kalau dia beristirahat, keluhan kakinya mereda,” jelas dr. Ruth. Kondisi tersebut dikenal sebagai klaudikasio.

Jarak berjalan sebelum munculnya nyeri juga dapat semakin pendek apabila gangguan aliran darah semakin berat. Sebagai contoh, seseorang yang sebelumnya baru merasakan nyeri setelah berjalan cukup jauh dapat mengalami keluhan setelah berjalan dalam jarak yang lebih pendek.Pada kondisi yang lebih berat, nyeri bahkan dapat muncul ketika seseorang sedang beristirahat.

Baca juga : 7 Gejala Penyakit Arteri Perifer Menurut Dokter, Mulai dari Nyeri Kaki

Kenali gejala lain

Selain nyeri saat berjalan, terdapat sejumlah gejala lain yang perlu diperhatikan. Dokter Ruth mengatakan, ujung jari kaki dapat terasa lebih dingin, disertai berkurangnya sensasi atau rasa baal. Perubahan pada kondisi kulit juga dapat terjadi.

Salah satu tanda yang perlu diwaspadai adalah munculnya luka pada kaki atau ujung jari yang tidak kunjung sembuh.“Paling berat lagi gambarannya adalah luka. Jadi hati-hati juga kalau ada luka di daerah kaki atau daerah ujung-ujung kaki,” kata dr. Ruth.

Luka tersebut dapat semakin besar dan sulit sembuh karena gangguan aliran darah membuat oksigen dan nutrisi tidak tersalurkan dengan baik hingga ke bagian tubuh yang mengalami gangguan.Dokter Ruth menjelaskan, aliran darah membawa oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh.

Ketika aliran tersebut terganggu, kondisi jaringan di bagian ujung kaki juga dapat ikut terdampak.Selain nyeri saat berjalan, terdapat sejumlah gejala lain yang perlu diperhatikan. Dokter Ruth mengatakan, ujung jari kaki dapat terasa lebih dingin, disertai berkurangnya sensasi atau rasa baal. Perubahan pada kondisi kulit juga dapat terjadi.

Salah satu tanda yang perlu diwaspadai adalah munculnya luka pada kaki atau ujung jari yang tidak kunjung sembuh.

“Paling berat lagi gambarannya adalah luka. Jadi hati-hati juga kalau ada luka di daerah kaki atau daerah ujung-ujung kaki,” kata dr. Ruth. Luka tersebut dapat semakin besar dan sulit sembuh karena gangguan aliran darah membuat oksigen dan nutrisi tidak tersalurkan dengan baik hingga ke bagian tubuh yang mengalami gangguan.

Dokter Ruth menjelaskan, aliran darah membawa oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh. Ketika aliran tersebut terganggu, kondisi jaringan di bagian ujung kaki juga dapat ikut terdampak.

Tidak hanya dialami lansia

Penyakit arteri perifer sebelumnya lebih banyak dikenal sebagai penyakit yang berkaitan dengan usia lanjut. Namun, menurut dr. Ruth, perubahan gaya hidup turut membuat penyakit pembuluh darah dapat ditemukan pada usia yang lebih muda.

Salah satu faktor risiko yang paling banyak ditemukan adalah kebiasaan merokok. Selain itu, diabetes melitus, hipertensi, kadar kolesterol tinggi, serta berat badan berlebih juga dapat meningkatkan risiko. “Nomor satu sih merokok,” ujar dr. Ruth.

Ia menambahkan, penyakit arteri perifer juga dapat berkaitan dengan kondisi lain, termasuk penyakit autoimun dan gangguan pembekuan darah. Namun, sebagian besar kasus yang ditemui berkaitan dengan adanya penyakit penyerta atau komorbid lain.

Baca juga : Transformasi RS Tria Dipa, Fokus pada Layanan Minim Nyeri dan Keselamatan Pasien

Kenali gejala lain

Selain nyeri saat berjalan, terdapat sejumlah gejala lain yang perlu diperhatikan. Dokter Ruth mengatakan, ujung jari kaki dapat terasa lebih dingin, disertai berkurangnya sensasi atau rasa baal. Perubahan pada kondisi kulit juga dapat terjadi.

Salah satu tanda yang perlu diwaspadai adalah munculnya luka pada kaki atau ujung jari yang tidak kunjung sembuh. “Paling berat lagi gambarannya adalah luka.

Jadi hati-hati juga kalau ada luka di daerah kaki atau daerah ujung-ujung kaki,” kata dr. Ruth. Luka tersebut dapat semakin besar dan sulit sembuh karena gangguan aliran darah membuat oksigen dan nutrisi tidak tersalurkan dengan baik hingga ke bagian tubuh yang mengalami gangguan.

Dokter Ruth menjelaskan, aliran darah membawa oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh. Ketika aliran tersebut terganggu, kondisi jaringan di bagian ujung kaki juga dapat ikut terdampak.

Tidak hanya dialami lansia

Penyakit arteri perifer sebelumnya lebih banyak dikenal sebagai penyakit yang berkaitan dengan usia lanjut. Namun, menurut dr. Ruth, perubahan gaya hidup turut membuat penyakit pembuluh darah dapat ditemukan pada usia yang lebih muda.

Salah satu faktor risiko yang paling banyak ditemukan adalah kebiasaan merokok. Selain itu, diabetes melitus, hipertensi, kadar kolesterol tinggi, serta berat badan berlebih juga dapat meningkatkan risiko.

“Nomor satu sih merokok,” ujar dr. Ruth. Ia menambahkan, penyakit arteri perifer juga dapat berkaitan dengan kondisi lain, termasuk penyakit autoimun dan gangguan pembekuan darah.Namun, sebagian besar kasus yang ditemui berkaitan dengan adanya penyakit penyerta atau komorbid lain.

Baca juga : Transformasi RS Tria Dipa, Fokus pada Layanan Minim Nyeri dan Keselamatan Pasien

Jakarta - Sering merasa susah fokus saat kerja, tidur tidak nyenyak, atau kepala mendadak pusing setelah seharian menatap layar HP? Hati-hati, bisa jadi kebiasaan tersebut berkaitan dengan fenomena yang belakangan disebut 'smartphone brain'.
Istilah tersebut ramai dibicarakan seiring semakin lekatnya smartphone dalam aktivitas sehari-hari. Mulai dari mengecek notifikasi begitu bangun tidur hingga scrolling media sosial saat berbaring di tempat tidur, ponsel seolah tidak pernah lepas dari genggaman.

Dokter Spesialis Bedah Saraf dari Yashoda Medicity India, Dr Gaurav Batra, mengatakan penggunaan layar (screen time) yang tidak terkontrol dapat memengaruhi konsentrasi, pola tidur, hingga kebiasaan sehari-hari.

"Kami sering menjumpai pasien yang mengeluhkan sulit konsentrasi, kualitas tidur buruk, hingga sakit kepala berulang, yang ternyata juga punya riwayat memakai ponsel berjam-jam setiap hari," ujar Dr Batra, dikutip dari Hindustan Times.

Lantas, bagaimana kebiasaan menggunakan HP dalam waktu lama dapat berkaitan dengan gangguan konsentrasi, tidur, dan sakit kepala? Berikut penjelasannya.

1. Bikin Fokus Ambyar dan Otak Gampang Lelah
Menurut Dr Batra, salah satu pola paling berbahaya dari kebiasaan main HP adalah fenomena task switching atau berpindah-pindah tugas secara cepat.

"Seseorang mungkin mulai dengan membalas email, lalu terdistraksi notifikasi, lanjut membuka media sosial, baru kemudian kembali ke pekerjaan awal. Kebiasaan ini membuat perhatian terfragmentasi (terpecah-pecah)," jelasnya.

Paparan stimulasi konstan dari notifikasi, video pendek (Reels/TikTok), dan perubahan konten yang super cepat melatih otak untuk terbiasa dengan kepuasan instan. Dampaknya, kemampuan otak untuk fokus pada satu hal dalam jangka waktu lama-seperti saat belajar atau bekerja-akan menurun drastis.

2. Tidur Nggak Nyenyak
Sering niat tidur jam 10 malam tapi malah bablas scrolling sampai jam 1 pagi? Kamu tidak sendirian. Studi menunjukkan bahwa setiap tambahan satu jam screen time harian berpotensi memotong waktu tidur sebanyak 3 hingga 5 menit.

Dr Batra menegaskan bahwa masalahnya bukan hanya soal paparan cahaya biru (blue light) layar, melainkan bagaimana konten HP menjaga otak tetap aktif dan 'siaga'.

"HP membuat otak tetap terlibat secara mental, memicu kita menunda jam tidur, dan membentuk kebiasaan buruk untuk langsung memeriksa ponsel setiap kali terbangun di malam hari," tambahnya.

Baca juga:
Awas 'Phone Body', Postur Tubuh Berubah Akibat Keseringan Main HP

3. Pemicu Sakit Kepala Berulang
Meskipun sakit kepala bisa dipicu banyak hal seperti stres, dehidrasi, atau migrain, penggunaan HP yang berlebihan menyumbang pemicu fisik yang signifikan.

Saat menatap layar ponsel dalam waktu lama, tanpa disadari kita cenderung menunduk (text neck), jarang berkedip, dan menegang otot leher serta bahu. Kombinasi mata lelah, silau layar, dan postur tubuh yang kaku inilah yang kerap memicu sakit kepala tipe tegang (tension headache).

Kapan Harus Cemas dan Periksa ke Dokter?
Rasa lelah akibat menatap layar (screen fatigue) sesekali adalah hal normal dalam gaya hidup modern. Namun, jika kombinasi susah fokus, tidur tidak nyenyak, dan pusing berulang ini bertahan lebih dari dua minggu, Dr Batra menyarankan untuk segera mengambil tindakan.

Kamu bisa melakukan 'uji coba' mandiri selama dua minggu:

Membatasi screen time non-esensial (di luar pekerjaan/studi) maksimal 2 jam sehari.
Stop main HP minimal 1 jam sebelum tidur.
"Jika gejala tidak kunjung mereda, atau jika sakit kepala terasa sangat parah, makin memburuk, hingga disertai gangguan penglihatan, lemas, atau gejala saraf lainnya, segera konsultasikan ke dokter untuk pemeriksaan medis menyeluruh," tutup Dr Batra.

Baca juga:
Desak Rita Raih Emas Asian Games Meski Keluhkan Cuaca Dingin, Pengaruhi Performa?

Gejala hepatitis B sering tidak disadari. Kenali tanda awal, gejala saat infeksi aktif, komplikasi, dan kapan perlu segera memeriksakan diri.

Hepatitis B dapat menular melalui darah dan cairan tubuh tertentu. Kenali cara penularan hepatitis B serta kontak yang tidak menyebabkan penularan.

Beberapa wanita pernah mengalami menstruasi yang lebih awal atau lebih cepat dari jadwal. Lantas apa yang menjadi penyebab haid datang lebih cepat? Cari tahu di sini.

Merasa sehat dan tetap aktif bukan berarti seseorang terbebas dari risiko penyakit kardiovaskular. Kondisi seperti hipertensi dan gangguan irama jantung dapat terjadi tanpa gejala yang jelas sehingga seseorang bisa saja tidak menyadari adanya masalah kesehatan. 

Hal ini menjadi perhatian OMRON Healthcare Indonesia menjelang World Heart Day 2026 melalui acara “Keep On with Healthy Habits. Life On with Purpose.” yang mengajak masyarakat lebih mengenali risiko penyakit kardiovaskular dan pentingnya pemantauan kesehatan secara rutin.

Tahun ini, World Heart Federation mengangkat tema “Heart Disease Can Hide in Plain Sight: Don’t Miss a Beat”, yang mengajak masyarakat lebih mengenali tanda dan risiko penyakit kardiovaskular yang dapat terlewatkan.

Hipertensi bisa terjadi tanpa keluhan

Salah satu kondisi yang perlu diwaspadai adalah hipertensi tanpa gejala. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang dikutip OMRON, prevalensi hipertensi pada penduduk usia 18 tahun ke atas mencapai 30,8% berdasarkan hasil pengukuran tekanan darah.

Sementara berdasarkan diagnosis dokter, prevalensinya tercatat 8,6%. Perbedaan tersebut menunjukkan masih ada masyarakat yang belum mengetahui status hipertensinya.

Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal-Hipertensi, dr. Decsa Medika Hertanto, Sp.PD-KGH, FINASIM, menjelaskan bahwa hipertensi bukan hanya persoalan tekanan darah yang tinggi, tetapi juga merupakan salah satu faktor risiko penting dalam berbagai kondisi kardiovaskular.

Salah satunya adalah atrial fibrillation (AFib), yaitu gangguan irama jantung yang menyebabkan detak jantung menjadi tidak teratur.

Hipertensi yang berlangsung dalam jangka panjang dapat memberikan beban pada jantung dan pembuluh darah sehingga meningkatkan risiko gangguan irama seperti AFib.

Pada kondisi AFib, detak jantung yang tidak teratur dapat membuat aliran darah di dalam jantung tidak optimal dan meningkatkan risiko terbentuknya bekuan darah. Jika bekuan tersebut terbawa ke otak, stroke dapat terjadi.

Karena itu, pengendalian tekanan darah dan pemahaman terhadap kondisi irama jantung menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan kardiovaskular.

Iwet Ramadhan: merasa sehat tidak berarti tahu kondisi tubuh

Pesan tersebut menjadi lebih personal melalui pengalaman Iwet Ramadhan, Business Owner, Co-Founder DVET Siaran Pagi IP, Head of Communications Yayasan Jantung Indonesia, sekaligus OMRON Brand Ambassador.

Iwet merupakan penyintas stroke. Pengalaman tersebut mengubah cara pandangnya terhadap kesehatan dan membuatnya semakin menyadari pentingnya memperhatikan kondisi tubuh sebelum masalah kesehatan terjadi.

Wamenkes Dante: Dokter Internsip Harus Siap Mengabdi, Jangan Ada Lagi Perundungan

Tangerang, 1 Oktober 2026

Kementerian Kesehatan RI menggelar Pembekalan Peserta Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) dan Program Internsip Dokter Gigi Indonesia (PIDGI) Angkatan III Tahun 2026 secara serentak di enam provinsi pada Kamis (1/10). Pembekalan ini menekankan kesiapan peserta dalam melayani masyarakat serta pentingnya lingkungan kerja atau wahana internsip yang aman dan bebas dari perundungan.

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono menegaskan bahwa peserta internsip kini telah berstatus sebagai tenaga medis profesional yang siap mengabdi kepada masyarakat.

“Masyarakat tidak lagi melihat Saudara sebagai mahasiswa kedokteran, melainkan sebagai seorang dokter. Bersama sebutan itu, datang pula tanggung jawab besar untuk mengobati. Seperti pesan populer, with great power comes great responsibility,” ujar Wamenkes saat membuka kegiatan di Tangerang, Banten.

Wamenkes mengingatkan bahwa luasnya wilayah dan beragamnya kondisi demografi Indonesia menuntut dokter memiliki kemampuan beradaptasi serta clinical judgment yang tajam. Ia juga membagikan pengalamannya saat bertugas sebagai dokter pegawai tidak tetap (PTT) di Batang Asai, Jambi. Saat itu, ia harus mengabdi di daerah dengan keterbatasan akses listrik dan fasilitas sanitasi.

Menurutnya, pengalaman bertugas di lapangan sangat penting untuk melatih kemampuan adaptasi, baik secara medis maupun sosial, dalam menghadapi berbagai kondisi pelayanan kesehatan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Yuli Fariati menegaskan komitmen Kemenkes untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif bagi seluruh peserta internsip.

“Jangan ada lagi kekerasan, bullying, atau intimidasi. Mereka yang datang adalah teman sejawat yang sudah menyandang gelar dokter, bukan lagi mahasiswa. Wahana pendidikan harus menjadi tempat kolaborasi,” tegas Yuli.

Yuli juga mengingatkan peserta agar disiplin dalam memenuhi kewajiban administratif. Ia secara tegas melarang penggunaan jasa perantara atau calo untuk mengisi logbook harian.

Untuk mencegah kecurangan, Kemenkes telah memperbarui sistem logbook dengan fitur transparansi yang memungkinkan pemantauan oleh dokter pendamping, Komite Internsip Dokter Indonesia (KIKI) Provinsi, hingga orang tua peserta.

Selain itu, Kemenkes menegaskan bahwa beban kerja peserta internsip adalah 40 jam per minggu atau delapan jam per hari.

“Puskesmas berfokus pada public health sehingga tidak ada kewajiban jam jaga malam. Sementara di rumah sakit, jam jaga harus menyesuaikan ketentuan tanpa melebihi batas waktu. Jika ada kegiatan tambahan seperti apel atau penugasan di luar kewajiban, hal itu harus berdasarkan kesepakatan dan didukung kompensasi transport,” tambah Yuli.

Dari sisi peserta, drg. Muhammad At-Tariq, peserta PIDGI asal Banten yang akan bertugas di RSUD dr. Drajat Prawiranegara dan Puskesmas Ciruas, menyatakan kesiapannya mengikuti program internsip. Ia menilai pembekalan tersebut membantu peserta mempersiapkan diri menghadapi tugas pelayanan kesehatan.

“Pembekalan ini sangat membantu kami untuk siap berkomunikasi dengan pasien dan melakukan promosi kesehatan yang benar,” tuturnya.

Hal senada disampaikan dr. Hana Anindya, peserta PIDI yang akan bertugas di RSU Bhakti Asih dan Puskesmas Larangan Utara. Ia menyebut kesiapan mental sebagai salah satu kunci dalam menjalani masa internsip selama satu tahun ke depan.

Melalui pembekalan ini, Kemenkes memastikan seluruh wahana internsip siap memberikan supervisi dan perlindungan yang optimal. Dengan demikian, para dokter dan dokter gigi peserta internsip dapat menjalankan tugas secara aman dan profesional serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pembekalan Peserta Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia Angkatan III Tahun 2026 berlangsung selama tiga minggu, mulai 14 September hingga 3 Oktober 2026. Secara keseluruhan, program ini diikuti 4.630 peserta, terdiri atas 3.903 peserta PIDI dan 727 peserta PIDGI.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Komite Internsip Dokter Indonesia (KIKI)/POKJA Pusat, KIKI Provinsi, serta BPJS Ketenagakerjaan.

Khusus pembekalan serentak selama dua hari, kegiatan dilaksanakan di enam provinsi dengan total 457 peserta, terdiri atas 326 peserta PIDI dan 131 peserta PIDGI. Sebarannya meliputi Provinsi Banten sebanyak 96 peserta PIDI dan 32 peserta PIDGI; Kalimantan Timur 59 peserta PIDI dan 17 peserta PIDGI; Kalimantan Selatan 51 peserta PIDI dan 36 peserta PIDGI; Kalimantan Barat 80 peserta PIDI dan 38 peserta PIDGI; Kalimantan Tengah 14 peserta PIDI dan delapan peserta PIDGI; serta Kalimantan Utara 26 peserta PIDI tanpa peserta PIDGI.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menjadikan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Anak Sekolah sebagai pintu masuk mendeteksi dan menangani masalah kesehatan pada siswa mulai dari gigi berlubang, anemia, hingga obesitas — demi mewujudkan generasi Indonesia yang unggul.

Penegasan itu disampaikan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono Harbuwono saat meninjau pelaksanaan CKG Anak Sekolah di SMPN 5 Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/8). Kegiatan tersebut dilakukan bersama Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan.

"Edukasi memang penting, tetapi aspek kesehatan merupakan bekal utama bagi mereka untuk bertumbuh dengan baik dan menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang unggul. Kita tidak hanya sekedar memeriksa, tetapi temuan ini harus ditindaklanjuti menjadi bersama lintas sektor," sambung Wamenkes.

Berdasarkan data Kemenkes sampai dengan Agustus 2026, program CKG telah melayani 15,2 juta siswa dari total target 50 juta anak sekolah di seluruh Indonesia. Hasil pemeriksaan mengungkap sejumlah masalah kesehatan yang mendominasi anak usia sekolah. Temuan tertinggi secara nasional adalah karies gigi (gigi berlubang) yang mencapai 40,9 persen, disusul anemia pada remaja putri, peningkatan tekanan darah, dan serumen impaksi (penumpukan kotoran telinga).

Di Kota Bogor, kasus gigi berlubang pada siswa yakni 48,79 persen. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Erna Nuraena melaporkan, cakupan CKG di wilayahnya telah mencapai 49,62 persen berkat inovasi jemput bola "CKG Smart".

"Di Bogor angka karies mencapai 48,79 persen. Untuk merespons temuan ini dan tantangan akses, kami menginisiasi inovasi CKG Smart yang mobile dan responsif untuk memberikan terapi awal terintegrasi langsung ke sekolah-sekolah," tandas Erna.

Selain itu, anak-anak Indonesia menghadapi beban ganda masalah gizi. Di satu sisi masih terdapat gizi kurang, di sisi lain kasus gizi lebih (obesitas) pada anak sekolah secara nasional mencapai 7,2 persen.

Untuk mengatasi temuan tersebut, Kemenkes mengintegrasikan CKG dengan target intervensi 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Program ini memiliki empat target yang saling berkesinambungan: kesehatan sebelum hamil (remaja putri dan calon pengantin), kesehatan masa kehamilan hingga bayi lahir, kesehatan bayi di bawah dua tahun (baduta), serta penguatan fasilitas layanan kesehatan. CKG di jenjang SMP dan SMA menjadi wadah krusial mengintervensi kesehatan remaja sebelum fase kehamilan, agar kelak siap menjadi orang tua yang sehat.

Sementara itu, Wamendikdasmen Fajar menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk membentuk pola pikir dan budaya hidup sehat peserta didik sejak dini.

“Kami mengapresiasi inisiatif Pak Wamenkes yang mengundang kami bersama Wamen PPPA. Ini menunjukkan sinergi karena CKG Sekolah dilaksanakan di ruang pendidikan dan hasilnya perlu ditindaklanjuti bersama,” ujar Fajar.

Menurut Fajar, CKG merupakan Program Hasil Terbaik Cepat Presiden Prabowo Subianto sekaligus implementasi Asta Cita keempat yang menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia unggul.

Melalui publikasi data temuan CKG ini, Kemenkes berharap masyarakat — khususnya orang tua dan tenaga pendidik — semakin menyadari ancaman penyakit pada anak sekolah. Kesadaran itu diharapkan mendorong perubahan perilaku hidup sehat di lingkungan keluarga sekaligus mengoptimalkan kembali Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY).

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mencatat terobosan penting dalam layanan kesehatan ibu dan anak dengan berhasil dilaksanakannya open fetal surgery atau bedah janin terbuka pertama di Indonesia untuk menangani myelomeningocele, salah satu bentuk paling berat dari spina bifida atau kelainan bawaan tulang belakang.

Tindakan tersebut dilakukan oleh tim multidisiplin RSAB Harapan Kita sebagai National Center for Women and Children’s Health bersama tim Mater Mothers’ Hospital, Brisbane, Australia. Operasi dilaksanakan pada Selasa (25/8/2026) dan dipaparkan dalam konferensi pers di RSAB Harapan Kita, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono, menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut menjadi tonggak penting bagi perkembangan kedokteran Indonesia, khususnya dalam penanganan kelainan bawaan sejak masih dalam kandungan.

“Ini adalah operasi pertama di Indonesia, fetal open surgery, artinya operasi janin secara terbuka ketika masih berada di dalam kandungan. Ini merupakan terobosan yang luar biasa dan semuanya dilakukan oleh dokter-dokter Indonesia,” ujar Wamenkes Prof. Dante.

Myelomeningocele merupakan kelainan bawaan pada tulang belakang dan sistem saraf yang terjadi ketika tulang belakang dan jaringan saraf tidak menutup dengan sempurna selama perkembangan janin. 

Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan fungsi saraf, kelumpuhan, gangguan fungsi kandung kemih dan usus, serta meningkatkan risiko terjadinya hidrosefalus.

Kelainan tersebut dapat dideteksi sejak masa kehamilan melalui pemeriksaan ultrasonografi (USG) fetomaternal. Setelah diagnosis ditegakkan dan melalui serangkaian pemeriksaan serta skrining, termasuk skrining kelainan genetik, pasien dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan tindakan bedah janin sesuai indikasi medis.

Pada open fetal surgery, ibu mendapatkan anestesi dan dilakukan pembukaan rahim secara terkontrol. Janin kemudian diakses melalui rahim untuk dilakukan perbaikan pada kelainan myelomeningocele. Setelah tindakan selesai, janin dikembalikan ke dalam rahim, kemudian rahim ditutup kembali dan ditempatkan kembali ke dalam tubuh ibu.

Prof. Dante menegaskan bahwa keberhasilan operasi ini menunjukkan Indonesia telah memiliki kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk melakukan layanan kedokteran yang sebelumnya banyak dilakukan di luar negeri.

“Teknologinya sudah luar biasa, skill dokter-dokter kita di Indonesia juga sudah mampu. Ini menjadi kado 17 Agustus bagi dunia kedokteran Indonesia bahwa kita sudah bisa melakukan fetal open surgery pada bayi pertama Indonesia,” ujar Prof. Dante.

Ketua Tim Obstetri dan Ginekologi RSAB Harapan Kita, dr. Gatot Abdurrazak, menjelaskan bahwa kemampuan terapi janin di RSAB Harapan Kita telah dibangun selama bertahun-tahun. RSAB Harapan Kita mulai melakukan transfusi intrauterin sejak 2005 dan mengembangkan tindakan fetoskopik sejak 2011.

RSAB Harapan Kita juga telah mengembangkan berbagai layanan fetal treatment, termasuk vesicoamniotic shunting, thoracoamniotic shunting, serta fetoskopik laser untuk menangani twin-to-twin transfusion syndrome (TTTS). Hingga saat ini, sekitar 200 kasus fetoskopik laser telah ditangani di RSAB Harapan Kita.

“Untuk pasien ini, datang dikirim oleh sejawat dengan kelainan spina bifida pada usia kehamilan 18 minggu. Ini menjadi kesempatan untuk melakukan repair karena waktunya hanya sampai 26 minggu. Kami bergerak cepat dan mendapat dukungan penuh dari manajemen serta seluruh tim,” ujar dr. Gatot.

Ketua Tim Bedah Saraf RSAB Harapan Kita, dr. Alfi Aulia Rahmah, menjelaskan bahwa myelomeningocele merupakan bentuk spina bifida yang paling berat. Tindakan perbaikan sejak masih dalam kandungan diharapkan dapat mengurangi kerusakan saraf lebih lanjut dan menurunkan risiko komplikasi jangka panjang, termasuk hidrosefalus.

“Pekerjaan ini bukan hanya pekerjaan bedah saraf. Semua memiliki peran yang sangat penting. Pada tindakan intrauterin, yang krusial adalah bagaimana menjaga janin tetap stabil. Apabila janin tidak stabil, operasi harus dihentikan,” jelas dr. Alfi.

Ia menambahkan, keberhasilan tindakan sangat bergantung pada kolaborasi berbagai disiplin, mulai dari dokter bedah saraf, dokter fetomaternal, dokter obstetri dan ginekologi, dokter anestesi, perawat, hingga tenaga penunjang lainnya.

Keberhasilan tindakan tersebut juga didukung oleh kolaborasi dengan Mater Mothers’ Hospital, Brisbane, Australia. Maternal Fetal Medicine, Dr. Glenn Radford, menyampaikan bahwa kerja sama tersebut dibangun dengan tujuan bersama untuk meningkatkan luaran kesehatan anak dengan spina bifida.

“Yesterday, a historic event here in Indonesia, operating side-by-side with our friends from Harapan Kita, we performed the first surgery, and it went very well. We didn't have any complications,” ujar Dr. Glenn Radford.

Kolaborasi antara tim Indonesia dan Australia diharapkan terus berlanjut untuk memperkuat kemampuan Indonesia dalam melakukan fetal surgery secara mandiri, dengan tetap menempatkan keselamatan ibu dan bayi sebagai prinsip utama.

Dari sisi kebijakan, Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes, dr. Azhar Jaya, menyampaikan bahwa pengembangan layanan kedokteran berteknologi tinggi juga didukung melalui transformasi manajemen rumah sakit pemerintah.

Menurutnya, penguatan tata kelola rumah sakit memungkinkan pengembangan kompetensi, pelatihan, serta pengampuan layanan advanced sehingga manfaat pengembangan layanan tersebut dapat kembali dirasakan masyarakat.

“Uang kelebihan daripada RSAB ini akan dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk pelatihan dan pengampuan,” ujar dr. Azhar Jaya.

Direktur Utama RSAB Harapan Kita, dr. Reni Wigati, menegaskan bahwa pengembangan terapi janin merupakan bagian dari perjalanan panjang RSAB Harapan Kita sebagai pusat kesehatan ibu dan anak nasional. Setelah tim dari Australia kembali ke negaranya, RSAB Harapan Kita ditargetkan mampu melanjutkan layanan tersebut secara mandiri.

“Multidisiplin kami sudah siap. Setelah ini RSAB akan melanjutkan dengan pasien-pasien berikutnya dan juga menularkan kemampuan ini ke rumah sakit-rumah sakit lain yang memiliki keunggulan di bidang fetomaternal,” ujarnya.

Pengembangan layanan advanced tersebut juga akan diarahkan melalui program pengampuan sehingga kemampuan serupa dapat dikembangkan di rumah sakit lain. Strategi ini diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan ibu dan anak berteknologi tinggi di dalam negeri.

Keberhasilan open fetal surgery pertama untuk myelomeningocele ini menjadi bukti bahwa Indonesia semakin mampu menyediakan layanan kedokteran berstandar tinggi di dalam negeri. Kemenkes akan terus mendorong pengembangan kompetensi tenaga kesehatan, penguatan jejaring rujukan, kolaborasi internasional, serta pemerataan layanan advanced agar semakin banyak masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan berkualitas tanpa harus berobat ke luar negeri.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merespons cepat krisis kesehatan pascagempa bumi di tujuh kabupaten di Kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebanyak 392 tenaga kesehatan diterjunkan dan dua rumah sakit (RS) lapangan berbasis tenda udara (inflatable) didirikan guna memastikan korban luka berat segera mendapat tindakan operasi yang aman dari gempa susulan.

Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Agus Jamaludin, memaparkan bahwa hingga Rabu (26/8), bencana ini telah merenggut 105 nyawa. Selain itu, 385 korban luka berat masih dirawat intensif, 1.287 orang mengalami luka ringan, dan lebih dari 185 ribu warga tersebar di 444 titik pengungsian. Total warga terdampak di tujuh wilayah kabupaten seperti Nagekeo, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sikka, Ende, dan Ngada mencapai 1,91 juta jiwa.

Kerusakan sejumlah fasilitas kesehatan memaksa Kemenkes memindahkan layanan ke luar gedung, yakni dengan mendirikan RS lapangan di Aeramo (Kabupaten Nagekeo) dan RSUD Ruteng (Kabupaten Manggarai).

“Ketika bangunan faskes rusak atau retak, pelayanan harus dipindahkan ke lokasi yang lebih aman agar keselamatan pasien dan tenaga kesehatan tetap terjamin,” tegas Agus dalam temu media di Jakarta, Rabu (26/8). Hingga Selasa (25/8), RS lapangan di Aeramo dilaporkan telah sukses melakukan tindakan operasi kepada delapan pasien.

Untuk memperkuat kapasitas 70 rumah sakit dan 444 puskesmas setempat, Kemenkes memberangkatkan 207 relawan medis dari pusat, disusul 78 relawan intensif tambahan yang akan bertugas selama 14 hari ke depan. Mobilisasi SDM lintas profesi ini dikoordinasikan melalui Health Emergency Operation Center (HEOC) untuk mengisi kekosongan spesialis bedah, ortopedi, hingga tenaga gizi dan sanitasi.

Keberadaan RS lapangan terbukti krusial di lapangan. dr. Alfin Bakhtiar Ilhami, Chief Resident Orthopaedi & Traumatologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) yang bertugas bersama tim RSUD Dr. Soetomo, melaporkan telah menangani 18 pasien dalam sepekan terakhir. Empat pasien menerima perawatan konservatif, sementara 14 lainnya harus menjalani operasi.

dr. Alfin memaparkan, timnya sukses menangani satu kasus operasi kompleks pada pasien dengan patah tulang multipel di area tulang selangka, lengan bawah, dan pergelangan kaki.

“Ini merupakan operasi yang kompleks karena menangani tiga bagian tubuh secara bersamaan. Di tengah tindakan, kami bahkan sempat merasakan gempa susulan. Namun, karena kami beroperasi di dalam RS lapangan berstruktur balon (inflatable), tindakan tetap dapat dilanjutkan dengan aman dan hasil maksimal,” ungkap dr. Alfin.

Selain penanganan trauma fisik, Kemenkes turut mengantisipasi potensi wabah di area pengungsian. Saat ini, Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) mendominasi keluhan dengan temuan 9.668 kasus. Petugas juga mencatat adanya 35 kasus gigitan hewan penular rabies di Nagekeo, yang seluruhnya telah ditangani dengan pemberian vaksinasi lengkap.

Kemenkes memastikan ketersediaan logistik medis, alat kesehatan, dan sistem rujukan pasien tetap aman. Pemerintah juga mengimbau masyarakat terdampak untuk disiplin menjaga kebersihan lingkungan pengungsian dan segera memeriksakan diri ke posko kesehatan terdekat jika mengalami  keluhan kesehatan.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY).

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik 

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kabut asap pekat akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di tujuh provinsi berdampak signifikan terhadap kesehatan kelompok rentan. Merespons kondisi tersebut, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menginstruksikan seluruh fasilitas kesehatan di wilayah terdampak untuk memprioritaskan pelindungan ekstra bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit bawaan (komorbid).

Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes, Then Suyanti, mengingatkan bahwa puncak musim kemarau yang diprediksi BMKG terjadi pada Juli hingga September 2026 memicu risiko Karhutla yang sangat tinggi.

Ancaman terbesar dari situasi ini adalah paparan partikel halus berbahaya atau PM2,5, karbon monoksida, nitrogen dioksida, serta senyawa organik beracun yang mampu menembus sistem pernapasan dan peredaran darah tanpa batasan ruang.

“Anak-anak adalah kelompok yang paling berisiko karena paru-paru dan sistem kognitif mereka masih dalam tahap perkembangan. Sementara pada kelompok lansia, paparan polutan ekstrem dapat memperberat Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK), memicu gangguan kardiovaskular, peningkatan tekanan darah, gangguan gastrointestinal, hingga iritasi mata dan kulit. Kita harus memberikan pelindungan ekstra kepada kelompok rentan di sekitar kita,” tegas dr. Then dalam temu media di Jakarta, Rabu (26/8).

Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Agus Jamaludin, memaparkan bahwa dampak penurunan kualitas udara sangat nyata, ditandai dengan melonjaknya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Di Kalimantan Barat, penderita ISPA menembus 165.747 kasus sejak 1 Januari hingga awal Agustus 2026. Kalimantan Selatan melaporkan 18.423 kasus, disusul Kalimantan Tengah yang mencatat lebih dari 3.000 kasus hanya dalam rentang 10 hingga 16 Agustus.

Merespons tren tersebut, Kemenkes telah memobilisasi 321 tenaga kesehatan tambahan untuk memperkuat layanan medis di puskesmas dan rumah sakit rujukan. Sebagai penebalan sarana dan prasarana, Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes juga telah mendistribusikan bantuan logistik berskala besar ke wilayah terdampak, yang meliputi 262.000 masker medis dan N95, 119 unit oksigen konsentrator, 40.000 pasang sarung tangan medis, serta 4.900 set Alat Pelindung Diri.

Kemenkes juga secara khusus membagikan Pemberian Makanan Tambahan untuk menjaga daya tahan tubuh ibu hamil, balita, dan lansia. Di berbagai titik, Kemenkes menyiagakan Rumah Oksigen, yakni ruangan kedap asap yang dilengkapi penyaring udara dan oksigen konsentrator untuk memulihkan pernapasan warga yang mengalami keluhan sesak napas akut.

Untuk menghadapi ancaman kesehatan secara komprehensif, dr. Then menjelaskan bahwa Kemenkes menerapkan tiga tingkatan strategi pelindungan masyarakat.

Pertama, melalui upaya primer atau pencegahan yang mencakup pengurangan aktivitas di luar ruangan, penutupan rapat sirkulasi udara luar, penggunaan penyaring udara di dalam ruangan, kewajiban memakai masker respirator seperti N95, serta penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Kedua, melalui upaya sekunder berupa deteksi dan penanganan cepat dengan menyiagakan ketersediaan obat esensial di puskesmas, melakukan skrining kesehatan berkala, dan mengedukasi masyarakat agar segera berobat saat gejala awal muncul.

Ketiga, melalui upaya tersier yang berfokus pada pencegahan komplikasi, penanganan kegawatdaruratan, dan percepatan sistem rujukan rumah sakit bagi populasi yang sudah terinfeksi agar terhindar dari komplikasi berat atau kematian.

Langkah antisipatif ini secara terstruktur telah disiapkan sejak Mei 2026, ketika Kemenkes menerbitkan Surat Edaran Kewaspadaan terkait potensi krisis akibat kemarau dan polusi udara kepada seluruh kepala daerah.

“Saat ini, Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons Kemenkes terus memantau tren penyakit harian secara langsung untuk mempercepat respons lintas sektor di wilayah terdampak. Lindungi diri kita, lindungi keluarga, dan bersama kita jaga kesehatan masyarakat,” pungkas dr. Then.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Jakarta - Badan Intelijen Korea Selatan atau National Intelligence Service (NIS) merilis penilaian terbaru terkait kondisi kesehatan Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un. Pria yang dikenal sebagai perokok berat tersebut kini dikategorikan mengidap kondisi 'obesitas parah'.

Anggota Parlemen Korea Selatan, Youn Kun-young, mengutip laporan intelijen yang menyebutkan bahwa bobot tubuh Kim Jong Un diperkirakan telah menembus angka lebih dari 140 kilogram. "Kondisi fisiknya diklasifikasikan sebagai obesitas ekstrem (parah), dengan berat badan diperkirakan melebihi 140 kilogram," ujar Youn, dikutip dari The Japan Times.

Baca juga:
Berat Badan Presiden AS Donald Trump Naik Jadi 107 Kg, Dokter Suruh Diet-Olahraga

Risiko Penyakit Jantung Mengintai

Diketahui, berat badan Kim Jong Un melonjak drastis disertai kebiasaan merokok berat. Para ahli menilai Kim berada pada tingkat risiko tinggi, untuk mengalami penyakit kardiovaskular atau gangguan jantung dan pembuluh darah. Meski demikian, laporan intelijen mencatat bahwa Kim saat ini belum menunjukkan hambatan fisik yang berarti dalam beraktivDiketahui, berat badan Kim Jong Un melonjak drastis disertai kebiasaan merokok berat. Para ahli menilai Kim berada pada tingkat risiko tinggi, untuk mengalami penyakit kardiovaskular atau gangguan jantung dan pembuluh darah. Meski demikian, laporan intelijen mencatat bahwa Kim saat ini belum menunjukkan hambatan fisik yang berarti dalam beraktivitas.

Ia disebut masih mampu beraktivitas tanpa kesulitan, termasuk saat harus berjalan cepat atau berlari menaiki tangga.

"Dinilai belum ada tanda-tanda masalah kesehatan fatal saat ini, mengingat adanya pengawasan medis super ketat secara terus-menerus dari tim dokter pribadinya," tambah Youn.

Baca juga:
BGN Ubah Insentif MBG Jadi Rp 2 Ribu per Porsi Mulai 5 Oktober, Ini Alasannya

Pola Makan 'Mewah' Vs Riwayat Genetik Serangan Jantung

Kondisi berat badan Kim yang melonjak diduga tak lepas dari pola makan dan gaya hidupnya. Paul Smart, mantan executive chef di Hotel Metropole Hanoi yang pernah bekerja bersama koki pribadi Kim pada KTT 2019, membeberkan kegemaran sang pemimpin Korut mengonsumsi makanan tinggi lemak dan kalori.

"Dia sangat menyukai kaviar, lobster, hingga hidangan mewah tinggi lemak seperti foie gras. Dia benar-benar suka memanjakan lidahnya dengan kuliner kelas atas," ungkap Smart.

Kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi kalori dan merokok ini menjadi perhatian khusus para pakar kesehatan, terlebih Kim memiliki faktor riwayat penyakit keluarga (family history).

Baik sang ayah, Kim Jong Il, maupun sang kakek, Kim Il Sung, diketahui mengidap obesitas dan merupakan perokok berat semasa hidupnya-yang mana keduanya sama-sama meninggal dunia akibat serangan jantung.

Kombinasi antara obesitas parah, kebiasaan merokok, serta faktor genetik ini dinilai menjadi "bom waktu" bagi kesehatan kardiovaskular Kim Jong Un di masa depan.

Suara.com - Banyak orang bertanya-tanya Oseltamivir obat apa? Mengapa stok obat ini habis di berbagai daerah?

Tak sedikit orang yang berbondong-bondong membeli obat ini di tengah peningkatan kasus Influenza tipe A yang merebak di Indonesia.

"Penggunaan oseltamivir menjadi perhatian setelahmeningkatnya aktivitas

influenza di Indonesia dan muncul kekhawatiran masyarakat mengenai ketersediaan

obat antivirus tersebut"

Oseltamivir merupakan obat antivirus dari kelompok neuraminidase inhibitor yang bekerja terhadap influenza A dan influenza B.

Karena mekanisme tersebut, oseltamivir digunakan untuk membantu mengatasi influenza dan dalam kondisi tertentu dapat digunakan sebagai obat pencegahan setelah seseorang terpapar influenza.

Manfaat antivirus umumnya paling besar apabila pengobatan dimulai sedini mungkin, terutama dalam 48 jam pertama sejak gejala muncul.

Oseltamivir terutama menjadi perhatian bagi pasien yang mengalami influenza berat, menjalani perawatan di rumah sakit, atau memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi.

Kelompok berisiko mencakup anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang dengan kondisi medis tertentu atau sistem kekebalan tubuh yang lemah.Meski demikian, tidak semua orang yang mengalami flu membutuhkan obat antivirus.

Banyak kasus influenza dapat pulih dengan perawatan suportif, sehingga keputusan menggunakan oseltamivir sebaiknya dilakukan berdasarkan kondisi pasien dan pertimbangan dokter.

Panic Buying Oseltamivir

Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat tidak melakukan panic buying atau membeli oseltamivir secara berlebihan di tengah meningkatnya perhatian terhadap kasus influenza.

Pemerintah menegaskan obat tersebut tidak diperuntukkan bagi penggunaan massal tanpa penilaian medis.

“Oseltamivir bukan obat yang digunakan secara massal atau diminum untuk berjaga-jaga tanpa penilaian medis. Obat ini hanya boleh diberikan berdasarkan pemeriksaan dan pertimbangan dokter, terutama untuk pasien influenza berat yang dirawat di rumah sakit,” tegas Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes, Lucia Rizka Andalucia, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (28/9/2026).

Kemenkes menyebut peningkatan aktivitas influenza pada Agustus-September merupakan pola musiman yang juga terjadi di sejumlah negara Asia Tenggara.

Berdasarkan pemantauan hingga pekan ke-38 tahun 2026, virus yang dominan di Indonesia adalah influenza A(H1N1)pdm09.

Pemerintah juga meluruskan istilah “super flu” yang beredar di masyarakat. Kemenkes menjelaskan istilah tersebut bukan nomenklatur resmi WHO maupun Kemenkes.

Sementara itu, kasus influenza A(H3N2) subclade K yang kerap dikaitkan dengan istilah tersebut justru tercatat menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk menjaga ketersediaan obat bagi pasien yang membutuhkan, Kemenkes telah mendistribusikan oseltamivir ke 196 rumah sakit dan mengupayakan tambahan pasokan melalui produksi dalam negeri serta jalur impor khusus.

Pemerintah juga menekankan bahwa distribusi obat dilakukan berdasarkan kebutuhan medis, bukan kepanikan pembelian.

“Yang perlu dilakukan masyarakat bukanlah membeli obat sebanyak-banyaknya, melainkan mengenali gejala, memahami tanda bahaya, dan mencari pertolongan pada waktu yang tepat,” imbau Lucia.

Masyarakat tetap dianjurkan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, mencuci tangan, menerapkan etika batuk dan bersin, menggunakan masker ketika sakit atau berada di keramaian, serta mempertimbangkan vaksinasi influenza sesuai rekomendasi tenaga  kesehatan.

Suara.com - Anggapan minum obat hipertensi rutin seumur hidup bisa merusak ginjal ternyata masih dipercaya sebagian masyarakat. Padahal, dokter jantung menegaskan, justru tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol dapat meningkatkan risiko kerusakan ginjal. 

Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah sekaligus Ahli Aritmia Indonesia, Prof. Dr. dr. Yoga Yuniadi, Sp.JP(K), FIHA, mengatakan salah kaprah tersebut membuat sebagian pasien menghentikan obat ketika tekanan darahnya sudah terkontrol.

Menurutnya, pasien hipertensi yang tidak rutin mengonsumsi obat justru berisiko mengalami komplikasi, termasuk kerusakan ginjal hingga membutuhkan cuci darah.

“Bahwa minum obat terus-terusan bikin sakit ginjal itu salah besar. Pada hipertensi, kalau tidak minum obat terus-terusan justru sakit ginjal, ginjalnya yang rusak,” ujar Prof. Yoga dalam acara World Heart Day 2026 & Edukasi Kampanye ‘Let’s Check The Beat’ di Siloam Hospitals TB Simatupang, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Prof. Yoga menjelaskan, hipertensi sering kali tidak menimbulkan gejala yang terasa oleh penderitanya. Kondisi ini membuat seseorang dapat merasa sehat meski tekanan darahnya sudah berada di atas batas normal.

“Umumnya hipertensi itu nggak terasa. Jadi kalau motivasinya sering dikeluarkan, itu jarang yang sebegitu. Yang umumnya hipertensi itu nggak terasa apa-apa,” katanya.

Padahal, tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius. Prof. Yoga menyebut pasien bisa tiba-tiba mengalami serangan jantung, stroke, gangguan irama jantung seperti atrial fibrilasi (AF), hingga kerusakan ginjal.

“Tau-tau udah serangan jantung, tau-tau sudah stroke, tau-tau AF stroke, tau-tau ginjalnya sudah mesti dicuci darah,” ujar Prof. Yoga.

Prof. Yoga juga menyoroti masih rendahnya pengendalian hipertensi di Indonesia. Ia menyebut prevalensi hipertensi di Indonesia berada di kisaran 30 persen atau hampir 32 persen populasi.

Namun, dari jumlah tersebut, hanya sebagian yang mengetahui dirinya mengalami hipertensi. Menurut data yang dipaparkannya, sekitar 27 persen pasien hipertensi telah terdiagnosis.

Persoalan berikutnya adalah kepatuhan dan keberhasilan pengobatan. Dari pasien yang telah terdiagnosis, hanya sekitar 20 persen yang mendapatkan pengobatan.

Sementara itu, pasien yang berhasil mencapai target tekanan darah disebut hanya sekitar 4,2 persen dari keseluruhan penderita hipertensi.

Profesor yang juga Kepala Staf Medis Fungsional Bidang Kardiologi Siloam Hospitals TB Simatupang itu menggambarkan kondisi tersebut dengan perumpamaan sederhana. Jika terdapat sekitar 100 orang yang mengalami hipertensi, hanya sebagian yang mengetahui kondisinya

Dari mereka yang sudah terdiagnosis, lebih sedikit lagi yang mendapatkan obat dan hanya sebagian kecil yang berhasil mencapai target tekanan darah.

Menurut Yoga, salah satu penyebab rendahnya keberhasilan pengobatan tersebut adalah anggapan bahwa obat hipertensi justru akan merusak ginjal.

“Yang bikin sakit ginjalnya hipertensi yang tidak terkontrolnya. Bukan karena minum obat yang membuat tensinya jadi terkontrol dan dia jadi tidak sakit ginjal,” tegasnya.

Karena itu, ia meminta masyarakat tidak menghentikan obat hipertensi secara sepihak hanya karena merasa tubuhnya sudah baik-baik saja atau khawatir terhadap kondisi ginjal.

Prof. Yoga menilai edukasi mengenai hubungan hipertensi, obat, dan kesehatan ginjal penting terus disampaikan agar masyarakat tidak terjebak pada informasi yang keliru.

“Ini penting sekarang disampaikan ke masyarakat. Perangi pendapat atau salah kaprah yang sudah mendarah daging itu,” pungkasnya.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mencatat adanya peningkatan aktivitas influenza di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Namun, berdasarkan hasil surveilans hingga minggu ke-38 tahun 2026, kondisi tersebut masih berada dalam rentang medium dan belum menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan.

Di Indonesia, hasil surveilans sentinel menunjukkan positivity rate influenza sebesar 56% pada minggu ke-38. Pada surveilans di puskesmas, aktivitas influenza telah berada pada kategori sedang (medium), sementara pada surveilans rumah sakit masih berada pada kategori rendah (low).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan peningkatan kasus influenza perlu direspons dengan penguatan surveilans dan kesiapsiagaan, bukan dengan kepanikan.

“Memang ada kenaikan kasus influenza, khususnya di Indonesia dan Asia Tenggara. Tetapi berdasarkan data surveilans yang kita miliki, kondisinya masih dalam rentang medium. Karena itu, yang kita lakukan adalah meningkatkan surveilans dan kesiapsiagaan agar perkembangan kasus dapat terus dipantau,” ujar Menkes Budi.

Menurut data Kemenkes, peningkatan aktivitas influenza pada periode Agustus–September juga masih sesuai dengan pola musiman yang selama ini terlihat di Indonesia. Pada minggu ke-38 tahun 2026, dari 265 spesimen yang diperiksa melalui surveilans sentinel, sebanyak 148 spesimen positif influenza. Virus yang dominan adalah Influenza A (H1N1pdm09).

Kemenkes juga memantau perkembangan Influenza A (H3N2) subclade K yang belakangan banyak diperbincangkan di masyarakat dengan sebutan “superflu”. Istilah “superflu” tersebut bukan merupakan nomenklatur resmi yang digunakan oleh WHO maupun CDC untuk menyebut subclade K. Karena itu, perkembangan influenza perlu dilihat berdasarkan hasil pemeriksaan dan data surveilans, bukan semata-mata berdasarkan istilah yang beredar di masyarakat.

Menkes menegaskan, data surveilans menunjukkan jumlah temuan subclade K pada tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

“Untuk yang disebut sebagai ‘superflu’ atau H3N2 subclade K, data yang kita pantau justru menunjukkan jumlah temuannya pada tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Jadi, kita perlu membedakan antara informasi yang beredar dengan kondisi berdasarkan data surveilans,” kata Menkes Budi.

Berdasarkan surveilans sentinel ILI-SARI, sepanjang 2025 hingga minggu ke-38 tahun 2026 tercatat 188 hasil pemeriksaan subclade K, dengan 166 temuan pada 2025 dan 22 temuan pada 2026.

Kemenkes tetap melakukan pemantauan terhadap subclade K melalui surveilans sentinel yang melibatkan puskesmas, rumah sakit, serta laboratorium/balai kekarantinaan kesehatan.

Dalam hal pengobatan, sebagian besar kasus influenza dapat pulih dengan perawatan suportif dan tidak memerlukan rawat inap. Penggunaan obat antivirus seperti oseltamivir tidak ditujukan untuk semua pasien influenza.

“Oseltamivir penggunaannya harus tepat. Berdasarkan masukan para ahli, obat ini sebaiknya digunakan secara terbatas pada pasien dengan kondisi berat atau pasien dengan komorbid yang memang membutuhkan antivirus,” ujar Menkes Budi.

Pembatasan penggunaan oseltamivir diperlukan untuk mencegah terjadinya resistansi terhadap obat antivirus. Menkes mengibaratkan hal tersebut dengan penggunaan antibiotik yang tidak tepat yang dapat mendorong terjadinya resistansi antimikroba.

“Kita tidak boleh menggunakan antivirus secara berlebihan karena ada risiko resistansi. Kalau resistansi terjadi, justru kita bisa kehilangan pilihan obat ketika menghadapi wabah yang lebih berat dan mengancam nyawa, seperti influenza H5Nx,” lanjut Menkes.

Kemenkes terus memperkuat surveilans influenza, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, laboratorium, serta komunikasi risiko kepada masyarakat.

Masyarakat diimbau tetap waspada dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menggunakan masker ketika sakit atau berada di tempat ramai, menerapkan etika batuk dan bersin, serta segera memeriksakan diri apabila mengalami gejala yang memburuk.

Kelompok rentan seperti bayi dan anak kecil, lanjut usia, ibu hamil, serta orang dengan penyakit penyerta perlu mendapat perhatian lebih karena memiliki risiko komplikasi yang lebih tinggi.

Kenali gejalanya, cegah penularannya, dan segera periksa jika kondisi memburuk.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DM/TR/DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mulai menguji coba reformasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara terintegrasi di Kabupaten Tulungagung. Reformasi ini mencakup tiga perubahan utama, yakni sistem rujukan berbasis kemampuan pelayanan (kompetensi), penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), serta penerapan sistem pembayaran berbasis kelompok diagnosis Indonesia (iDRG).

Uji coba dilakukan untuk memastikan perubahan sistem dapat berjalan baik di lapangan sebelum diterapkan secara nasional. Kabupaten Tulungagung menjadi salah satu dari empat daerah yang dipilih sebagai lokus uji coba, bersama Kota Bandung, Kota Makassar, dan Kabupaten Muara Enim.

Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI, dr. Azhar Jaya, mengatakan Tulungagung dipilih karena memiliki kesiapan yang baik, tidak hanya dari sisi rumah sakit tetapi juga ekosistem layanan kesehatan secara keseluruhan.

“Yang kita nilai bukan hanya rumah sakitnya, tetapi seluruh sistemnya. Rujukan dimulai dari Puskesmas, klinik, dan dokter praktik mandiri. Karena itu, sistem di daerah harus siap, ajeg, dan terintegrasi,” ujar Dirjen Azhar.

Dalam reformasi JKN, sistem rujukan akan bergeser dari pola berjenjang berdasarkan kelas rumah sakit menjadi rujukan berdasarkan kemampuan pelayanan yang dimiliki fasilitas kesehatan.

Dengan sistem baru, pasien tidak harus melewati seluruh jenjang rumah sakit apabila fasilitas kesehatan yang lebih tinggi memang memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Rujukan dapat dilakukan langsung ke fasilitas kesehatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan medis pasien.

“Kalau dulu rujukannya berjenjang dari kelas D, C, B sampai A, sekarang rujukan berdasarkan kompetensi. Dari Puskesmas, pasien bisa langsung ke rumah sakit yang memang memiliki kompetensi yang dibutuhkan,” jelas dr. Azhar.

Perubahan ini diharapkan dapat mempercepat penanganan pasien sekaligus mengurangi rujukan transit yang tidak diperlukan.

Di Tulungagung, sistem rujukan juga mulai diuji untuk memastikan proses di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama dapat berlangsung cepat. Dalam simulasi, proses rujukan tercatat dapat dilakukan dalam waktu sekitar 2 menit 47 detik, lebih cepat dari standar waktu yang ditetapkan, yakni di bawah 4 menit.

Reformasi kedua adalah penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Standar ini ditujukan untuk memastikan pasien mendapatkan lingkungan rawat inap yang memenuhi standar fasilitas dan kenyamanan.

Salah satu ketentuan utama adalah jumlah tempat tidur dalam satu kamar maksimal empat tempat tidur, disertai standar fasilitas seperti kamar mandi di dalam kamar, aksesibilitas, oksigen sentral, nurse call, pencahayaan, ventilasi, serta pengaturan suhu ruangan.

“Yang kita inginkan adalah pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Karena itu, peningkatan standar rawat inap harus tetap menjaga agar masyarakat memiliki akses terhadap tempat tidur,” katanya.

Reformasi ketiga adalah perubahan sistem pembayaran dari INA-CBGs menuju Indonesia Diagnosis Related Groups (iDRG).

Sistem iDRG dirancang agar pembayaran layanan kesehatan dapat lebih mencerminkan kompleksitas penyakit dan sumber daya yang digunakan dalam pelayanan. Sistem ini juga memperluas pengelompokan tingkat keparahan penyakit sehingga diharapkan dapat mengurangi perbedaan antara kompleksitas kasus dengan tarif yang dibayarkan.

Dalam sistem sebelumnya, pengelompokan kasus pada INA-CBGs secara sederhana terbagi dalam tingkat ringan, sedang, dan berat. Melalui iDRG, pengelompokan dikembangkan menjadi lima tingkat keparahan, yaitu ringan, ringan-sedang, sedang, sedang-berat, dan berat.

Selain itu, sistem iDRG mengakomodasi sekitar 57 ribu kasus penyakit yang sebelumnya belum memiliki kelompok dan tarif.

“Dengan iDRG, pengelompokan penyakit menjadi lebih rinci sehingga pembayaran dapat lebih sesuai dengan kompleksitas kasus yang ditangani,” ujar Azhar.

BPJS Kesehatan juga mendukung pelaksanaan uji coba reformasi JKN dan menilai integrasi sistem menjadi salah satu kunci keberhasilan implementasi.

BPJS juga mendorong integrasi sistem informasi antara fasilitas kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan, termasuk melalui integrasi P-Care, ASPAK, SISSDMK, dan Rekam Medis Elektronik (RME).

Melalui uji coba ini, Kemenkes bersama BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan akan melakukan penyempurnaan sebelum reformasi JKN diterapkan secara lebih luas.

Tujuan akhirnya adalah bagaimana sistem kesehatan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Sistem rujukan lebih tepat, rawat inap lebih nyaman, dan pembayaran layanan lebih sesuai dengan kompleksitas penyakit.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia resmi menunjuk Kota Bandung sebagai salah satu lokasi uji coba (piloting) transformasi total Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Melalui kebijakan baru ini, sistem rujukan berjenjang akan dipangkas, sehingga pasien BPJS Kesehatan dapat langsung dirujuk ke rumah sakit sesuai dengan kebutuhan medis dan spesialisasi penyakitnya tanpa harus melewati prosedur yang panjang.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, menyampaikan hal tersebut usai audiensi di Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Jumat (25/9). Ia menjelaskan bahwa reformasi jaminan kesehatan ini mencakup tiga pilar utama: Rujukan Berbasis Kompetensi Pelayanan (RBKP), penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), serta penyesuaian sistem pembiayaan berbasis Indonesian Case Base Groups (INA-CBGs) atau Indonesian Diagnosis Related Group (iDRG).

Melalui skema baru RBKP, birokrasi berobat yang selama ini mengharuskan pasien melintasi rumah sakit secara bertahap berdasarkan kelas (Tipe D, C, B, hingga A) akan disederhanakan.

"Saat ini masyarakat masuk puskesmas dirujuk sesuai dengan kelasnya rumah sakit. Masuk kelas D dulu, D tidak bisa dirujuk ke C, dan seterusnya. Nanti, begitu masuk ke puskesmas, pasien akan dirujuk sesuai dengan penyakitnya. Kalau penyakit jantung complicated, ya dia langsung ke rumah sakit yang mempunyai layanan jantung utama. Sehingga masyarakat bisa langsung terlayani dengan lebih baik, tidak perlu berjenjang dan tidak ngantre," jelas Sekjen Kunta.

Selain mempercepat penanganan medis bagi pasien, pemangkasan birokrasi rujukan ini juga diharapkan membuat pembiayaan BPJS Kesehatan lebih efisien karena pembayaran klaim tidak lagi melalui penjenjangan fasilitas kesehatan.

Untuk reformasi kedua, Kemenkes menyasar penerapan KRIS yang menetapkan 12 kriteria ketat guna meningkatkan kenyamanan pasien rawat inap. Kriteria tersebut meliputi ketersediaan oksigen, fungsionalitas ventilasi, kamar mandi di dalam ruangan, hingga pembatasan kapasitas maksimal empat tempat tidur per kamar. 

Adapun reformasi ketiga menetapkan skema pembiayaan iDRG yang menyesuaikan besaran klaim BPJS Kesehatan berdasarkan karakteristik penyakit dan biaya operasional riil rumah sakit di Indonesia.

Guna memastikan kesiapan implementasi kebijakan ini di lapangan, pada hari yang sama, rombongan Kemenkes mengadakan serangkaian kunjungan ke beberapa fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Bandung.

Kunjungan pertama dilakukan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) guna melihat langsung kesiapan fasilitas rawat inap dalam memenuhi 12 kriteria standar KRIS. Dalam kesempatan tersebut, Sekjen Kemenkes juga berdialog dengan jajaran manajemen dan tenaga kesehatan RS Hasan Sadikin terkait kesiapan operasional rumah sakit menyambut sistem baru ini.

Selanjutnya, rombongan bergerak meninjau Puskesmas Garuda dan klinik swasta Mitra Medika. Kunjungan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama ini bertujuan untuk melihat secara langsung cara kerja dan kesiapan pilot project sistem rujukan berbasis kompetensi di garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat.

Kota Bandung dipilih sebagai lokasi uji coba karena memiliki ekosistem layanan kesehatan yang sangat lengkap, mulai dari klinik, Puskesmas, hingga rumah sakit dari tingkat madya hingga paripurna. Uji coba ini akan melibatkan seluruh fasilitas kesehatan di Kota Bandung secara serentak, baik milik pemerintah maupun swasta. 

Selain Bandung, piloting serupa juga akan dilakukan di Kota Makassar, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Muara Enim selama 12 bulan mendatang, segera setelah Peraturan Presiden (Perpres) terkait di tandatangani.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menyambut positif terobosan ini dan optimistis akselerasi uji coba di Kota Bandung dapat berjalan efektif sehingga sistem ini bisa segera direplikasi ke 1.118 puskesmas di 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat.

"Kami dari Pemprov Jabar mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kemenkes dan BPJS Kesehatan. Selama ini masyarakat kesulitan ketika datang ke puskesmas rujukan ini harus ke mana, keburu pasiennya tambah parah. Tapi nanti bisa langsung dirujuk berdasarkan penyakitnya. Yang kanker langsung ke penanganan kanker, yang jantung penanganan jantung," tutur Erwan.

Deputi Direksi Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Irfan Humaidi, turut menegaskan komitmen BPJS Kesehatan untuk berkolaborasi dengan Kemenkes, pemerintah daerah, dan fasilitas kesehatan. Selama masa uji coba 12 bulan ke depan, seluruh pemangku kepentingan akan bersama-sama menganalisis, mengevaluasi, dan mencari solusi terbaik dari setiap kendala di lapangan sebelum kebijakan ini diterapkan secara nasional.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan BPJS Kesehatan menunjuk Kota Bandung sebagai salah satu lokasi uji coba (pilot project) reformasi sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Melalui uji coba ini, alur pelayanan pasien dirombak agar lebih cepat, tepat sasaran, dan adil, salah satunya lewat penghapusan sistem rujukan berbasis kelas rumah sakit.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengawal proyek strategis nasional sekaligus mencegah potensi masalah hukum dalam program pembangunan infrastruktur kesehatan. Sinergi tersebut diwujudkan melalui penandatanganan dua Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (21/9).

Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kemenkes Kunta Wibawa Dasa Nugraha bersama Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Narendra Jatna.

Kunta menjelaskan, skala transformasi kesehatan yang besar menuntut pelaksanaan program secara efektif, efisien, dan akuntabel. Kerja sama ini berfokus pada dua hal utama, yakni pengawalan program oleh Jamintel serta pendampingan terkait masalah hukum perdata dan tata usaha negara oleh Jamdatun.

"Kami berharap dukungan dan pendampingan dari Kejaksaan dapat dilakukan sedini mungkin sejak tahap perencanaan. Mencegah lebih baik daripada mengobati," ujar Kunta.

Pengawalan hukum menjadi penting mengingat besarnya agenda pengadaan dan pembangunan infrastruktur kesehatan ke depan. Kemenkes menargetkan renovasi 10.000 puskesmas di 7.285 kecamatan, pembangunan 514 laboratorium kesehatan masyarakat, serta revitalisasi 441 rumah sakit daerah dan rumah sakit jiwa di berbagai wilayah.

Selain pembangunan infrastruktur, Kemenkes juga mengelola anggaran pengadaan dengan nilai yang tidak sedikit. Melalui upaya konsolidasi pada periode 2025–2026, Kemenkes mengklaim telah menghemat Rp10,25 triliun atau 52,9 persen dari pengadaan alat kesehatan, serta Rp1,20 triliun atau 38,6 persen dari pengadaan obat dan bahan medis habis pakai.

Menanggapi besarnya program tersebut, Jamintel Reda Manthovani menegaskan bahwa pencegahan sejak dini dapat meminimalkan potensi pelanggaran.

"Dengan kerja sama ini, kami berharap dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pejabat Kemenkes dalam melaksanakan tugas," tuturnya.

Sementara itu, Jamdatun Narendra Jatna memastikan pihaknya siap memberikan pertimbangan hukum agar kebijakan kesehatan tidak menyimpang dari aturan. Kedua PKS tersebut berlaku selama dua tahun, hingga 21 September 2028.

Sebelumnya, Kemenkes juga telah menjalin kerja sama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (Jampidum) terkait penguatan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di kementerian tersebut.

"Kerja sama ini tidak boleh sekadar di atas kertas. Sinergi ini harus bermuara pada pelayanan kesehatan yang lebih baik dan perlindungan yang lebih kuat bagi masyarakat," tutup Kunta.

Perjanjian Kerja Sama ini juga sebagai  tindak lanjut atas Nota Kesepahaman No.HK.03.01/Menkes/1096/2024 antara Kemenkes RI dan Kejaksaan RI tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan fungsi yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan RI dan Jaksa Agung RI.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Informasi lebih lanjut melalui Halo Kemenkes di hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id). (UW/HY).

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan bersama  mitra lintas sektor meluncurkan Playbook Respons Cepat Penanganan Hoaks Kesehatan di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (17/9), untuk merespons hoaks yang dinilai turut menekan cakupan imunisasi anak hingga memicu wabah campak dan polio di sejumlah daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Pokja Komunikasi Risiko dan Pemberdayaan masyarakat (RCCE), organisasi profesi, masyarakat sipil, platform digital, pakar, akademisi dan praktisi menjadi bagian penting dalam kolaborasi ini.

Sepanjang tahun 2025–2026, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat terjadi wabah atau kejadian luar biasa penyakit campak di sejumlah daerah dengan korban meninggal sebanyak 72 anak. Selain campak, penyakit polio yang menimbulkan lumpuh layu akut pada anak juga kembali mewabah pada tahun 2023-2024 di Papua, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Wabah atau kejadian luar biasa penyakit muncul karena tidak adanya kekebalan penyakit di masyarakat sehingga virus mudah menyebar dari satu anak ke anak lainnya dan menyebabkan kesakitan, disabilitas, dan kematian.

Direktorat Pengelolaan Imunisasi Kemenkes mencatat cakupan nasional imunisasi mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir, dari 95 persen pada 2023, menjadi 87 persen pada 2024, dan hanya mencapai 80 persen pada 2025. Padahal untuk membentuk kekebalan di masyarakat dibutuhkan cakupan imunisasi sebesar 90–95 persen secara universal atau merata sampai tingkat kabupaten/kota. Selain imunisasi, hoaks kesehatan yang beredar di masyarakat cukup banyak, termasuk tentang tuberkulosis (TB), air susu ibu (ASI), sampai dengan program pemberian vitamin dan suplemen untuk imunitas tubuh.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat, hoaks kesehatan adalah salah satu hoaks yang paling banyak menyebar di masyarakat. Sepanjang periode Agustus 2018 sampai September 2026 terdapat 2.622 hoaks kesehatan yang beredar di berbagai platform digital. Imunisasi adalah salah satu topik dengan jumlah hoaks tertinggi.

Upaya melindungi masyarakat saat ini bukan hanya dengan memberikan layanan kesehatan seperti pemerikasaan kesehatan gratis, pengobatan dan imunisasi. Membekali masyarakat dengan pesan kesehatan yang menarik dan mudah dipahami perlu dilakukan agar warga sadar dan mau memanfaatkan berbagai layanan kesehatan yang ada. 

Menghadapi ancaman hoaks yang seluas dan semasif itu, Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, menegaskan bahwa pendekatan konvensional tidak lagi cukup. 

"Kementerian Kesehatan terus memperkuat sistem penanganan hoaks mulai dari penataan regulasi dan tata kelola, penguatan koordinasi lintas sektor, pengembangan kanal penanganan hoaks terintegrasi hingga penyusunan Playbook Respons Cepat Penanganan Hoaks Kesehatan yang menjadi mekanisme kerja bersama," jelas Wamenkes Dante.

Lebih lanjut, Wamenkes Dante menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan upaya penting untuk mengubah cara kerja penanganan hoaks dari yang selama ini masih bersifat ad hoc menjadi mekanisme yang terstruktur dan terorganisir. 

“Dibutuhkan sistem monitoring yang kuat, pakar yang dapat melakukan verifikasi cepat, keterlibatan unit teknis, kapasitas produksi komunikasi, serta jejaring amplifikasi informasi yang luas, agar ke depan sumber daya pencegahan dan respons dapat diaktivasi dengan cepat ketika isu muncul," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Pokja Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat (RCCE), Rizky Ika Syafitri menyampaikan bahwa lokakarya hari ini bertujuan membangun ekosistem untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, platform untuk dapat menangani hoaks dengan lebih efektif dan efisien. Selain membahas perbaikan strategi komunikasi kesehatan, lokakarya hari ini juga mencakup simulasi mekanisme kerja mulai dari deteksi, moderasi, verifikasi dampai dengan respon hoaks yang melibatkan banyak pihak. 

“Output hari ini adalah, kita saling kenal, tahu peran masing-masing dan berapa waktu yang diperlukan untuk mengerjakannya. Dalam hal penanganan hoaks, speed dan timing sama pentingnya dengan akurasi informasi.”  Terang Rizky.

Rizky juga menambahkan bahwa meskipun pada tahun 2026 ini Survei Internet Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan penetrasi internet di Indonesia cukup tinggi mencapai angka 81,72 persen, literasi digital dan literasi kesehatan masyarakat masih harus terus ditingkatkan. 

Aqueelah Johnson, Perwakilan Kedutaan Besar Amerika Serikat menyampaikan bahwa peredaran hoaks adalah masalah global yang dialami banyak negara di dunia. Selain menimbulkan keresahan, hoaks kesehatan dapat membahayakan jiwa. Pemerintah Amerika melalui proyek Global Health Security yang dikelola oleh Department of State menyambut baik inisiatif kolaborasi penanganan hoaks kesehatan di Indonesia.

“Peluncuran Playbook hari ini membekali jejaring komunikator kesehatan Indonesia dengan sumber yang andal dan terpercaya. Amerika Serikat senang dapat bekerja sama dengan Indonesia dalam isu penting ini,” kata Aqueelah Johnson, Pelaksana Tugas Wakil Duta Besar, Kedutaan Besar AS di Jakarta.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (RCCE/UW/HY).

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI terus memperkuat pemantauan kualitas udara menyusul erupsi Gunung Anak Krakatau dan sebaran abu vulkanik yang berdampak pada sejumlah wilayah.

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Prof. Dante Saksono Harbuwono melakukan pemantauan kualitas udara secara langsung di sejumlah titik di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Rabu (9/9/2026). Pemantauan dilakukan menggunakan particulate counter untuk mengukur konsentrasi partikulat, khususnya PM2,5.

Hasil pemantauan menunjukkan konsentrasi PM2,5 di sejumlah area luar ruangan masih berada di atas batas aman. Di Terminal Damri Bandara Soekarno-Hatta, misalnya, pengukuran menunjukkan PM2,5 sebesar 63 µg/m³, sementara batas aman PM2,5 adalah 25 µg/m³.

Wamenkes menegaskan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun aktivitas penerbangan telah dapat berjalan berdasarkan hasil paper test, aspek kualitas udara dari perspektif kesehatan masyarakat tetap perlu diperhatikan.

“Mungkin kalau untuk otoritas bandara itu menggunakan paper test untuk keamanan penerbangan, tapi ternyata particulate matter untuk kesehatannya masih tinggi,” ujar Prof. Dante.

Menurutnya, pengukuran menggunakan particulate counter penting untuk mengetahui konsentrasi partikulat berukuran kecil yang dapat berdampak terhadap kesehatan dan tidak selalu terlihat secara kasatmata.

“Untuk kesehatan, itu kita pakai yang 2,5. Kalau nanti partikel yang lebih besar kita anggap sudah mulai menurun, tapi 2,5-nya masih ada, masih tinggi,” jelas Prof. Dante.

Berdasarkan hasil pemantauan Kemenkes pada 8 September 2026, sejumlah titik di Bandara Soekarno-Hatta dan wilayah sekitarnya masih menunjukkan konsentrasi PM2,5 dan PM10 yang melebihi batas aman. Pengukuran dilakukan secara berkala oleh Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) dan Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) menggunakan Air Quality Detector/Particulate Counter.

Prof. Dante mengimbau masyarakat yang masih harus beraktivitas di luar ruangan untuk menggunakan masker, terutama di wilayah dengan konsentrasi partikulat yang masih tinggi.

“Saya mengimbau kepada masyarakat yang melakukan aktivitas di luar ruangan tetap menggunakan masker karena particulate matter-nya yang 2,5 masih di atas normal,” ujar Prof. Dante.

Dampak Kesehatan Terus Dipantau

Abu vulkanik mengandung partikulat dengan berbagai ukuran. Partikel halus seperti PM2,5 dapat terhirup hingga ke dalam paru-paru dan berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan, khususnya pada kelompok rentan.

Kemenkes mencatat hingga 6 September 2026 terdapat 16.759 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) secara kumulatif pada wilayah terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau yang tersebar di 4 provinsi dan 23 kabupaten/kota.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.771 kasus terjadi pada kelompok usia 0–5 tahun dan 12.988 kasus pada usia di atas 5 tahun.

Prof. Dante mengatakan, pemantauan Kemenkes menunjukkan kejadian ISPA pada 2026 lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2025. Karena itu, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap gejala gangguan pernapasan.

“Yang paling penting adalah bahwa masyarakat tetap harus waspada. Walaupun bandara sekarang sudah dibuka, ternyata masalah kesehatan dari pengukuran particulate counter ini masih terus berdampak untuk kesehatan,” ujar Prof. Dante.

Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi paparan abu vulkanik dan partikulat, antara lain dengan membatasi aktivitas di luar rumah ketika kualitas udara belum baik.

“Misalnya stay at home, kemudian menggunakan masker, kalau ada gejala datang ke fasilitas kesehatan,” katanya.

Khusus kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, serta masyarakat dengan penyakit tertentu, Prof. Dante meminta agar aktivitas di luar ruangan diminimalkan.

Kemenkes akan terus memantau kualitas udara dan perkembangan dampak kesehatan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau sebagai bagian dari upaya perlindungan kesehatan masyarakat.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI meningkatkan kesiapsiagaan kesehatan menyusul erupsi Gunung Anak Krakatau pada Jumat (4/9/2026) pukul 23.07 WIB yang berdampak pada wilayah Lampung, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

Berdasarkan pemantauan Kemenkes, wilayah terdampak abu vulkanik mencakup sekitar 23,36 juta jiwa. Kemenkes terus memantau kondisi kesehatan masyarakat, kualitas udara, serta kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah terdampak.

“Kami memastikan sistem pelayanan kesehatan tetap siap menghadapi dampak erupsi, terutama gangguan kesehatan akibat paparan abu vulkanik. Pemantauan dilakukan secara berkala dan kami meminta fasilitas pelayanan kesehatan meningkatkan kewaspadaan terhadap kasus gangguan pernapasan,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes RI, Aji Muhawarman, saat memberikan keterangan di Jakarta (7/9/2026).

Lebih lanjut, Aji mengatakan Kemenkes telah menyiagakan 413 rumah sakit dan 830 puskesmas di 20 kabupaten/kota terdampak, termasuk menyiapkan pos pelayanan kesehatan, rumah sakit rujukan, tenaga kesehatan, dan ambulans.

Selain itu, Kemenkes menyiagakan Public Safety Center (PSC) 119 dan Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) di kabupaten/kota sebagai bagian dari respons kedaruratan kesehatan. 

Bantuan logistik kesehatan juga telah dimobilisasi, antara lain lebih dari 100.000 masker N95 dan masker medis, ribuan kacamata goggle, obat-obatan dan alat kesehatan secara gratis ke daerah terdampak paling parag di Lampung, Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta, lanjut Aji.

Abu vulkanik dapat menimbulkan sejumlah gangguan kesehatan, terutama pada saluran pernapasan. Partikel halus seperti PM2,5 dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan memicu inflamasi serta gangguan kardiopulmonal.

Kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus meliputi anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, penderita asma dan Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK), serta pekerja yang banyak beraktivitas di luar ruangan.

Kemenkes mencatat adanya kecenderungan peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terutama di Banten, Lampung, dan Jawa Barat. Namun, untuk pneumonia belum ditemukan pola peningkatan yang seragam di seluruh wilayah terdampak.

“Abu vulkanik dapat mengiritasi saluran pernapasan, mata, dan kulit. Karena itu, masyarakat perlu mengurangi paparan, terutama kelompok rentan. Apabila mengalami batuk, sesak napas, iritasi mata, atau keluhan kesehatan setelah terpapar abu, segera mencari pertolongan ke fasilitas pelayanan kesehatan,” ujar Aji.

Kemenkes bersama lintas sektor juga terus melakukan pemantauan kualitas udara di wilayah terdampak. Data ISPU per 6 September 2026 pukul 12.16 WIB menunjukkan sejumlah wilayah berada pada kategori sedang hingga tidak sehat, dengan PM2,5 menjadi salah satu parameter kritis.

Hasil pemantauan juga menunjukkan kondisi kualitas udara yang bervariasi di sejumlah fasilitas transportasi. Di Pelabuhan Bakauheni, seluruh titik pengukuran PM2,5 masih berada dalam batas aman, namun PM10 di seluruh titik melampaui baku mutu sehingga diperlukan pemantauan lebih lanjut

Kemenkes mengimbau masyarakat mengikuti informasi dan arahan resmi dari pemerintah, termasuk PVMBG, BMKG, BNPB, dan BPBD.

Masyarakat dianjurkan tetap berada di dalam ruangan ketika terjadi paparan abu vulkanik, menutup pintu dan jendela, serta menghindari aktivitas yang membuat abu kembali beterbangan.

Apabila harus beraktivitas di luar ruangan, masyarakat dianjurkan menggunakan masker N95, KN95, KF94, FFP2, atau yang setara. Masker medis dapat digunakan sebagai perlindungan sementara bila jenis tersebut belum tersedia.

Masyarakat juga disarankan menggunakan pelindung mata atau goggles, tidak mengucek mata yang terkena abu, mengenakan pakaian tertutup, serta membersihkan tubuh dan mengganti pakaian setelah beraktivitas di luar ruangan.

“Yang paling penting adalah masyarakat tidak panik, tetap mengikuti informasi resmi, mengurangi paparan abu, dan segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan kesehatan. Kemenkes bersama pemerintah daerah dan lintas sektor akan terus memantau perkembangan situasi dan memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan,” jelas Aji.

Kemenkes juga telah menerbitkan Surat Edaran Kesiapsiagaan dan Perlindungan Kesehatan Masyarakat terhadap Dampak Erupsi dan Sebaran Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau Nomor KL.01.02/A/17765/2026, yang mengatur penguatan kesiapsiagaan fasilitas pelayanan kesehatan, surveilans kesehatan dan pelaporan, edukasi masyarakat, serta koordinasi lintas sektor.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat di wilayah terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau untuk membatasi aktivitas di luar rumah. Imbauan tersebut disampaikan menyusul erupsi Gunung Anak Krakatau yang berstatus Siaga (Level III) dan berlangsung terus-menerus sejak Jumat (4/9/2026).

Paparan abu vulkanik terdeteksi menyebar ke wilayah Banten, DKI Jakarta, hingga Jawa Barat akibat embusan angin. Menkes Budi menjelaskan, intensitas abu vulkanik yang tinggi berisiko memicu gangguan kesehatan akut, seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), iritasi mata, dan gangguan pada kulit.

Kelompok anak-anak, lanjut usia, serta penderita penyakit pernapasan dan kardiovaskular kronis menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak paparan abu vulkanik.

"Kalau tidak ada kegiatan mendesak, usahakan tetap di dalam rumah. Namun, jika harus keluar, pastikan selalu menggunakan masker dan kacamata," ujar Menkes Budi dalam konferensi pers Situasi dan Kondisi Pascaerupsi Gunung Anak Krakatau secara daring, Minggu (6/9/2026).

Menkes Budi juga memberikan instruksi terkait penanganan awal apabila warga terpapar abu vulkanik, terutama pada area sensitif seperti mata dan kulit.

“Kalau debu sudah masuk ke mata, jangan dikucek. Bersihkan dengan air dan bila perlu gunakan obat tetes mata. Semua puskesmas sudah kita siapkan untuk menangani kondisi tersebut,” tegas Budi.

Ia juga menyarankan warga segera membersihkan tubuh dan pakaian setelah beraktivitas di luar rumah karena partikel abu vulkanik bersifat tajam.

Sebagai langkah antisipasi kegawatdaruratan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengaktifkan Health Emergency Operating Center (HEOC) di tingkat pusat hingga kabupaten/kota terdampak. Dinas Kesehatan di Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diinstruksikan menyiagakan puskesmas serta rumah sakit untuk beroperasi selama 24 jam guna merespons potensi lonjakan pasien.

Kemenkes juga memastikan kelancaran distribusi logistik medis ke sejumlah wilayah. Pasokan yang disalurkan mencakup masker medis dan N95, tabung oksigen beserta konsentrator, alat uap pernapasan (nebulizer), berbagai obat untuk penanganan ISPA, serta obat tetes dan salep untuk mata dan kulit.

Dalam upaya mitigasi lanjutan, Kemenkes terus berkoordinasi lintas sektor dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) untuk memperbarui data sebaran abu dan kesiapan layanan kesehatan.

Menutup keterangannya, Menkes Budi meminta masyarakat hanya merujuk pada informasi resmi pemerintah dan tidak mudah terpancing oleh isu yang belum terverifikasi.

“Sekali lagi, jangan panik. Tetap di rumah apabila tidak ada keperluan untuk keluar, gunakan masker dan lindungi mata. Jika mengalami keluhan, segera datang ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat,” pungkas Menkes Budi.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY).

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian panik (panic buying) obat antivirus Oseltamivir maupun mengonsumsinya tanpa resep dokter. Pemerintah menegaskan, mayoritas kasus influenza dapat sembuh sendiri, sementara Oseltamivir dialokasikan khusus bagi pasien dengan gejala berat dan kelompok berisiko tinggi.

"Oseltamivir bukan obat yang digunakan secara massal atau diminum untuk berjaga-jaga tanpa penilaian medis. Obat ini hanya boleh diberikan berdasarkan pemeriksaan dan pertimbangan dokter, terutama untuk pasien influenza berat yang dirawat di rumah sakit," tegas Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes, Lucia Rizka Andalucia, pada konferensi pers perkembangan situasi dan penanganan influenza di Jakarta, Senin (28/9).

Kenaikan kasus influenza sejak September merupakan pola musiman tahunan yang juga dialami negara-negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Virus yang mendominasi di Indonesia saat ini adalah influenza A(H1N1)pdm09.

Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Andi Saguni meluruskan isu yang beredar di masyarakat mengenai istilah "super flu".

"Istilah 'super flu' tidak dikenal dalam nomenklatur resmi WHO maupun Kemenkes. Istilah awam itu merujuk pada influenza A(H3N2) subclade K, yang justru kasusnya di Indonesia menurun drastis," terang Andi.

Berdasarkan data pemantauan surveilans ILI-SARI (Surveillance Influenza-Like Illness dan Severe Acute Respiratory Infection) hingga pekan ke-38 tahun 2026, terdapat 1.527 spesimen positif influenza dari 8.757 pemeriksaan atau sekitar 17 persen. Angka positivity rate ini lebih rendah dibandingkan periode 2025 yang mencapai 24 persen.

Sementara itu, kasus influenza A(H3N2) subclade K hanya ditemukan 22 kasus sepanjang 2026, jauh menurun dibandingkan 166 kasus pada 2025, dan tidak mencatat penambahan kasus baru sejak April lalu. Pemantauan ini dilakukan secara ketat di 35 rumah sakit, 39 puskesmas, 13 balai laboratorium kesehatan masyarakat, serta 14 balai karantina kesehatan di seluruh Indonesia.

Guna mengantisipasi kebutuhan medis, Kemenkes telah mendistribusikan Oseltamivir ke 196 rumah sakit dan terus mengusahakan pasokan tambahan. Pengadaan dilakukan secara paralel melalui pemaksimalan produksi dalam negeri serta jalur importasi khusus untuk mengatasi keterlambatan produsen lokal.

"Kami menggunakan data surveilans sebagai dasar perencanaan kebutuhan obat, bukan berdasarkan kepanikan. Setiap tablet akan diarahkan kepada pasien yang paling membutuhkan berdasarkan penilaian tenaga kesehatan," ujar Rizka.

Dari sisi medis, mayoritas pasien influenza tidak membutuhkan antivirus. Dokter Konsultan Pulmonologi Intervensi dan Kegawatdaruratan Napas, Pompini Agustina Sitompul, menjelaskan bahwa influenza umumnya bersifat self-limiting disease atau dapat sembuh sendiri dengan cukup istirahat dan memenuhi kebutuhan cairan.

Antivirus hanya diindikasikan bagi kasus berat yang membutuhkan bantuan oksigen, serta kelompok rentan seperti balita di bawah 5 tahun, lansia di atas 65 tahun, ibu hamil, penderita komorbid, dan pasien dengan sistem imun lemah (immunocompromised).

Penjelasan tersebut diperkuat oleh bukti ilmiah medis. Ahli Farmakologi Dewi Selvina Rosdiana memaparkan hasil studi meta-analisis terhadap sekitar 2.500 pasien anak rawat jalan dengan influenza tanpa komplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian Oseltamivir hanya memperpendek durasi sakit rata-rata 18 jam atau kurang dari satu hari dibandingkan plasebo.

Manfaat tersebut pun hanya signifikan jika obat diberikan kurang dari 24 jam sejak gejala awal muncul pada anak di bawah 6 tahun tanpa riwayat asma.

"Secara klinis, belum terdapat bukti yang cukup kuat bahwa Oseltamivir memberikan manfaat bermakna dalam memperpendek lama sakit pada anak dengan influenza tanpa komplikasi," terang Dewi.

Selain itu, penelitian mencatat risiko efek samping muntah pada anak yang mengonsumsi Oseltamivir mencapai 1,6 kali lebih tinggi. Penggunaan antivirus secara berlebihan tanpa indikasi medis juga berisiko meningkatkan resistensi virus terhadap obat. Kemenkes pun menegaskan bahwa penggunaan antibiotik tidak dianjurkan, kecuali terbukti terdapat infeksi sekunder oleh bakteri.

"Yang perlu dilakukan masyarakat bukanlah membeli obat sebanyak-banyaknya, melainkan mengenali gejala, memahami tanda bahaya, dan mencari pertolongan pada waktu yang tepat," imbau Lucia.

Sebagai pencegahan utama, masyarakat diminta konsisten menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), mencuci tangan dengan sabun, menerapkan etika batuk dan bersin, memakai masker di keramaian atau saat sakit, menjaga daya tahan tubuh, serta melakukan vaksinasi influenza tahunan.

Kemenkes juga telah menerbitkan Surat Edaran kewaspadaan influenza kepada dinas kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin membuka Health Leadership Course yang diselenggarakan oleh Asian Development Bank (ADB) di Jakarta, Senin (28/9). Pelatihan yang diikuti lebih dari 60 peserta dari tujuh negara di Asia Tenggara ini bertujuan memperkuat kapasitas kepemimpinan dalam menghadapi tantangan sekaligus mendorong reformasi sistem kesehatan di kawasan.

Dalam kesempatan tersebut, Menkes Budi membagikan sejumlah prinsip kepemimpinan kepada para peserta yang dipersiapkan menjadi pemimpin kesehatan di masa depan. Menurutnya, seorang pemimpin harus memiliki integritas, mampu memberikan arahan secara jelas dan sederhana, memiliki kemampuan bercerita, serta mampu mengeksekusi setiap tujuan yang telah ditetapkan.

“Pertama, atasan terbaik yang pernah saya temui adalah seseorang yang memiliki integritas. Untuk memastikan bahwa dia tidak akan membohongi Anda atau negara Anda, dia harus menjadi pribadi yang berintegritas,” ujar Menkes Budi.

Menkes menekankan, seorang pemimpin juga harus mampu menyampaikan tujuan secara sederhana agar dapat dipahami oleh seluruh anggota organisasi.

“Sebagai pemimpin, Anda harus memiliki kemampuan untuk menjelaskan tujuan Anda secara jelas dan sederhana agar semua orang dapat memahaminya,” kata Menkes.

Menurut Menkes, tujuan tersebut selanjutnya harus diterjemahkan ke dalam cara kerja yang jelas. Untuk itu, Kementerian Kesehatan RI menjalankan agenda reformasi kesehatan melalui enam pilar, yaitu reformasi layanan primer, layanan sekunder atau rumah sakit, ketahanan sistem kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, serta teknologi kesehatan.

Keenam pilar tersebut menjadi cara untuk mencapai tujuan peningkatan angka harapan hidup dan angka harapan hidup sehat. Salah satu contohnya adalah penguatan layanan primer melalui dukungan pembiayaan ADB untuk pengadaan 10.000 USG dan 10.000 X-ray.

Menkes juga menilai kemampuan storytelling atau menyampaikan suatu tujuan melalui cerita menjadi bagian penting dalam kepemimpinan. Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menceritakan mengapa, bagaimana, dan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Selain itu, pemimpin harus memiliki kemampuan eksekusi. Menurut Menkes, target dan rencana tidak akan berarti tanpa kemampuan untuk mewujudkannya.

“Jika Anda hanya berbicara dan memiliki target tetapi tidak menunjukkan cara mengeksekusi dan mencapainya, Anda akan kehilangan kredibilitas di depan anggota Anda,” ujar Menkes.

Director Human and Social Development Sector Office ADB Eduardo Banzon mengatakan negara-negara anggota berkembang perlu memiliki peran utama dalam mengarahkan reformasi kesehatan di negaranya masing-masing. Menurutnya, ADB berperan memberikan dukungan pembiayaan dan teknis terhadap agenda yang telah ditetapkan oleh masing-masing negara.

“Kami bukanlah jenis institusi yang datang dan mendikte suatu negara untuk 'lakukan ini' atau 'lakukan itu'. Peran utama kami adalah membantu pembiayaan dan memberikan dukungan teknis untuk hal-hal yang telah diputuskan oleh negara tersebut,” ujar Eduardo.

Ia menambahkan, penguatan kapasitas kepemimpinan menjadi bagian penting dalam menghadapi perubahan dan reformasi kesehatan yang terus berkembang.

“Dalam konteks inilah kami hadir untuk membantu negara-negara membangun kapasitas kepemimpinan guna mengarahkan perubahan luar biasa dalam reformasi kesehatan saat ini,” lanjutnya.

Menurut Eduardo, kerja sama antarnegara juga diperlukan untuk memperkuat reformasi kesehatan. Pelatihan tersebut mencakup kolaborasi dan integrasi regional, kerja sama dengan sektor swasta, pemanfaatan perangkat digital, serta berbagai keterampilan yang dibutuhkan negara untuk mengarahkan reformasi kesehatan.

Sementara itu, Country Director Indonesia Resident Mission ADB Bobur Alimov mengatakan kawasan Asia Tenggara masih menghadapi sejumlah tantangan kesehatan, mulai dari populasi yang semakin menua, meningkatnya penyakit tidak menular, hingga dampak perubahan iklim terhadap kesehatan.

“Tidak ada satu pun dari tantangan ini yang dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan saja, maupun oleh satu negara saja. Ini membutuhkan para pemimpin untuk bekerja lintas sektor dan lintas negara, membangun kemitraan, serta mengarahkan perubahan,” ujar Bobur.

Bobur menilai pelaksanaan Health Leadership Course di Indonesia menjadi kesempatan untuk saling bertukar pengalaman dalam menghadapi tantangan kesehatan. Ia mengatakan Indonesia tengah menjalankan agenda transformasi kesehatan, antara lain melalui penguatan layanan kesehatan primer, perluasan kesehatan digital melalui SATUSEHAT, dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Pengalaman Indonesia memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita semua,” kata Bobur.

Selama lima hari, peserta akan membahas sejumlah isu penting dalam sistem kesehatan, termasuk tata kelola, penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan, perubahan iklim dan One Health, pencegahan, kesiapsiagaan dan respons pandemi, serta kesehatan digital dan inovasi. Peserta juga akan mengunjungi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional dan sejumlah fasilitas kesehatan primer di Jakarta.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (AA/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Penyakit influenza atau flu ringan umumnya tidak memerlukan penanganan medis yang kompleks. Sebagian besar kasus influenza dapat sembuh dengan sendirinya (self-limiting disease). Karena itu, pengobatan spesifik maupun obat antivirus tidak diperuntukkan bagi kasus ringan, melainkan diprioritaskan untuk pasien dengan gejala berat.

Dokter Spesialis Paru RSPI Sulianti Saroso, dr. Pompini Agustina Sitompul, menjelaskan bahwa influenza pada umumnya dapat sembuh secara alami tanpa intervensi medis yang rumit.

“Penyakit ini sebenarnya gejalanya cukup bervariasi dan bisa sembuh sendiri. Penyakit ini baru menjadi berat pada kelompok-kelompok tertentu,” kata Pompini dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Senin (28/9).

Terkait penggunaan obat antivirus seperti Oseltamivir, Pompini menegaskan bahwa obat tersebut tidak diindikasikan untuk batuk pilek biasa (common cold). Oseltamivir diperuntukkan bagi pasien dengan gejala berat atau kelompok rentan yang berisiko tinggi mengalami komplikasi.

“Pada kasus-kasus berat yang ditandai adanya gejala batuk sesak napas yang memerlukan bantuan oksigen, pada kasus berat itulah baru bisa diberikan Oseltamivir. Penelitian menunjukkan pemberian Oseltamivir pada kasus ringan efektivitasnya kecil,” jelas Pompini.

Hal senada disampaikan Ahli Farmakologi, dr. Dewi Selvina Rosdiana. Ia mengingatkan bahwa penggunaan Oseltamivir tanpa indikasi medis yang tepat justru meningkatkan risiko efek samping muntah pada anak hingga 1,6 kali lebih tinggi.

Sementara itu, Dokter Spesialis Anak RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), dr. Mulya Rahma Karyanti, menekankan pentingnya mencegah penularan apabila anak mengalami gejala batuk dan pilek agar tidak menyebar ke lingkungan sekitar.

“Untuk anak-anak yang lagi batuk pilek, sebaiknya tidak ke sekolah dulu, sebaiknya dia istirahat. Karena kalau dia ke sekolah, dia akan menularkan ke anak-anak sehat sekitarnya,” ujar Karyanti.

Selain membatasi aktivitas di luar rumah saat sakit, Karyanti mengimbau orang tua untuk memisahkan peralatan makan penderita flu serta mengajarkan etika batuk yang benar, yakni menutup mulut dan hidung menggunakan siku lengan bagian dalam. Langkah tersebut penting untuk memutus transmisi virus yang menular melalui droplet atau percikan air liur.

Sebagai langkah pencegahan jangka panjang, Kemenkes merekomendasikan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta pemberian vaksinasi influenza tahunan yang dapat diakses mulai usia 6 bulan hingga dewasa.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI kembali menorehkan capaian dalam implementasi transformasi teknologi kesehatan di Indonesia. Sepanjang September 2026, ekosistem SATUSEHAT berhasil meraih dua penghargaan, yakni IN-Apps Digital Award 2026 di tingkat nasional dan Digital@UNGA Awards 2026 di tingkat global.

Penghargaan pertama diraih oleh SATUSEHAT Mobile yang terpilih sebagai pemenang kategori Aplikasi Pendukung Program Prioritas Nasional dalam IN-Apps Digital Awards 2026. Ajang yang diselenggarakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif ini memberikan penghargaan atas peran SATUSEHAT Mobile dalam mendukung program prioritas nasional, khususnya Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Melalui SATUSEHAT Mobile, masyarakat dapat mengakses rangkaian layanan CKG, mulai dari pendaftaran, pemilihan jadwal dan lokasi pemeriksaan, skrining mandiri, hingga memperoleh rapor hasil pemeriksaan.

Hingga 31 Juli 2026, program CKG telah menjangkau 73,8 juta penduduk, terdiri atas 62,7 juta peserta yang menjalani skrining di puskesmas dan komunitas serta 11,1 juta anak melalui CKG Sekolah. 

“Penghargaan ini menjadi apresiasi atas upaya yang telah dilakukan Kemenkes RI melalui SATUSEHAT Mobile dalam mendukung pelaksanaan program CKG. Capaian ini juga menjadi motivasi bagi kami untuk terus mengembangkan inovasi digital yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat” ujar Eko Sulistijo, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemenkes RI.

Tidak berselang lama, SATUSEHAT Platform meraih posisi runner-up pada kategori Digital Government dalam Digital@UNGA Awards 2026. Penghargaan diterima langsung oleh Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes RI, Prof. Asnawi Abdullah, di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York (21/09).

SATUSEHAT Platform menjadi satu-satunya finalis dari Indonesia dalam kompetisi yang diikuti sekitar 1.500 inovasi dari 146 negara. Capaian tersebut sejalan dengan perkembangan SATUSEHAT Platform sebagai sistem informasi kesehatan nasional. Per 31 Juli 2026, sebanyak 42.337 fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di Indonesia telah terintegrasi dengan SATUSEHAT untuk mendukung interoperabilitas data Rekam Medis Elektronik (RME).

“Pengakuan di ajang penghargaan internasional ini semakin menguatkan komitmen kami untuk terus memperkuat transformasi digital dan integrasi data kesehatan melalui SATUSEHAT,” tambah Eko.

Dua penghargaan tersebut, lanjut Eko, semakin menguatkan langkah Kemenkes RI untuk terus melanjutkan perjalanan menuju ekosistem kesehatan digital yang semakin kuat, tangguh, dan inklusif. Hal ini dilakukan untuk memastikan pemanfaatan teknologi dan data kesehatan dapat mendukung layanan kesehatan yang semakin terintegrasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI resmi menurunkan syarat kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP) bagi dokter dan dokter spesialis dari 250 menjadi 160 SKP per lima tahun. Kebijakan ini diambil agar para tenaga medis tidak lagi terbebani urusan administratif dan dapat lebih fokus memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan, penurunan jumlah SKP ini bukan berarti mengorbankan kualitas maupun standar kompetensi dokter. Sebaliknya, Kemenkes ingin memastikan pengembangan kompetensi dokter benar-benar relevan dengan kebutuhan pelayanan.

"Selama ini, dokter menghabiskan cukup banyak waktu untuk memenuhi berbagai persyaratan pengembangan kompetensi. Kita ingin mengubah pendekatan tersebut agar waktu dan energi dokter lebih banyak kembali untuk hal yang paling penting, yaitu melayani masyarakat," terang Menkes Budi melalui siaran pers yang disampaikan di Jakarta, (29/9).

Kebijakan penurunan SKP ini telah dibahas bersama antara Kemenkes, Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan Kolegium Disiplin Ilmu. Lewat aturan baru ini, proporsi pemenuhan SKP tertinggi kini dititikberatkan pada ranah pelayanan, melengkapi dua ranah lainnya yakni pembelajaran dan pengabdian.

Pemenuhan SKP sendiri merupakan syarat wajib bagi tenaga medis untuk memperpanjang Surat Izin Praktik (SIP) setiap lima tahun, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Meski syarat angkanya diturunkan, penjagaan kompetensi tetap menjadi instrumen mutlak untuk menjamin keselamatan pasien.

Sebagai langkah implementasi, Kemenkes tengah menyelesaikan Keputusan Menteri Kesehatan tentang pedoman pengelolaan kecukupan SKP. Pembaruan sistem pada aplikasi SKP Platform juga tengah dilakukan dan ditargetkan rampung pada September 2026.

Melalui penyesuaian ini, beban para dokter diharapkan menjadi lebih proporsional tanpa mengesampingkan profesionalisme. Fasilitas pelayanan kesehatan juga akan terbantu dalam memastikan ketersediaan dokter yang kompeten,sehingga masyarakat bisa mendapatkan layanan yang berkualitas, aman, dan mudah diakses.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kecerdasan buatan (AI) untuk pertama kalinya digunakan untuk mengembangkan vaksin "yang secara fundamental baru" guna melawan berbagai macam virus dan mencegah pandemi, kata para peneliti. Tim ilmuwan di University of Cambridge mengatakan ini adalah pertama kalinya komponen utama vaksin dirancang sepenuhnya oleh AI dan kemudian diuji pada manusia. Vaksin ini direkayasa untuk melawan semua virus corona yang mencakup semua varian Covid serta virus-virus yang menginfeksi hewan, tetapi dapat memicu pandemi berikutnya. Penelitian ini masih pada tahap awal, tetapi tim tersebut sudah mengembangkan vaksin terpisah yang dapat menangani flu dan Ebola.

Vaksin mengajarkan tubuh kita cara mengenali infeksi untuk meningkatkan peluang menang saat melawannya.Namun beberapa virus mahir mengubah tampilannya—atau bermutasi—sehingga vaksin dapat dengan cepat menjadi usang. Inilah alasan mengapa vaksin Covid dan flu musiman perlu diperbarui secara berkala. "Kami selalu tertinggal," kata Prof Jonathan Heeney dari University of Cambridge. Dia menambahkan "apa yang kami coba lakukan adalah berada di depan kurva" dan sedemikian jauh di depan sehingga dapat melindungi manusia dari wabah baru atau pandemi.

Bagaimana cara kerjanya?

Biasanya vaksin dirancang menggunakan satu jenis virus yang sedang beredar. Para peneliti Cambridge mengambil kode genetik yang telah diketahui dari berbagai virus corona yang telah dicatat oleh berbagai program pengawasan yang mencari potensi ancaman virus. Kode genetik ini kemudian dianalisis oleh kecerdasan buatan. Selanjutnya, AI merancang sebuah "super-antigen" yang dapat melatih sistem kekebalan tubuh sedemikian rupa sehingga memberikan perlindungan terhadap seluruh keluarga virus—bahkan jika virus tersebut bermutasi atau infeksi baru berpindah dari hewan ke manusia. Antigen adalah komponen penting dalam vaksin karena inilah yang dipelajari oleh sistem kekebalan tubuh untuk menyerang.

Heeney mengatakan ini adalah pertama kalinya antigen yang dirancang oleh AI diuji pada manusia.Ia menyebut teknologi ini "mengejutkan kita semua" dan "luar biasa apa yang dapat kita lakukan dengannya untuk kebaikan umat manusia". Heeney mengatakan kepada BBC News: "Ini tentang membuat vaksin yang melindungi kita, bukan hanya dari virus hari ini, tetapi melindungi kita dari apa yang dapat menyebabkan wabah atau penyakit berikutnya. "Ini adalah perubahan mendasar dalam cara kita bersiap melawan pandemi." Uji coba pada 39 orang dirancang untuk menilai apakah vaksin semacam ini aman. Studi kedua—yang melibatkan sekitar 200 orang—akan memberikan pemahaman lebih besar tentang seberapa baik vaksin ini melatih sistem kekebalan tubuh. Temuan yang dirinci dalam Journal of Infection menyatakan bahwa dampaknya terhadap sistem kekebalan tubuh "sederhana", tetapi tetap menimbulkan antusiasme.

Prof Saul Faust, yang melakukan sebagian uji coba di University of Southampton, mengatakan desain AI "jelas memiliki potensi" dan "sangat menarik". Ia mengatakan kepada BBC: "Yang benar-benar menarik adalah teknologi ini jauh lebih baik dalam merancang vaksin untuk potensi pandemi ketika virus berubah. Tim peneliti Cambridge kini sudah melakukan penelitian pada hewan untuk vaksin flu musiman universal yang tidak perlu disesuaikan setiap tahun dan vaksin flu burung H5N1, jika virus tersebut berubah menjadi pandemi pada manusia.Mereka juga meneliti vaksin untuk demam berdarah virus, yang mencakup spesies Ebola.Wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo disebabkan oleh spesies yang belum mendapat perlawanan vaksin.

Prof Andy Pollard, direktur Oxford Vaccine Group, tidak terlibat dalam penelitian ini, tetapi mengatakan pendekatan menggunakan AI menghasilkan bukti yang meyakinkan dalam penelitian pada hewan."Ini adalah data yang menarik dan orang tidak akan memperkirakan bahwa mereka mampu menghasilkan respons kekebalan seperti ini," katanya kepada BBC News.Ujian sebenarnya, katanya, adalah apa yang terjadi dalam uji coba pada manusia karena sistem kekebalan manusia berbeda dengan tikus laboratorium, karena sistem kita dibentuk oleh bertahun-tahun infeksi.

Secara lebih luas ia mengatakan kecerdasan buatan akan menjadi "pengubah permainan" dalam penelitian vaksin. Alat AI, menurutnya, berpotensi memprediksi bagaimana respons sistem kekebalan terhadap vaksin, sehingga pengembangan menjadi jauh lebih cepat dan akan "menyelamatkan nyawa". Prof Marian Knight, direktur ilmiah National Institute for Health and Care Research, mengatakan: "Keberhasilan luar biasa dari uji coba 'super-antigen' yang dirancang AI ini menandai lompatan penting dalam kemampuan kita untuk memberikan perlindungan terhadap virus yang luas dan tahan lama."

Departemen Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok–Bedah Kepala Leher (THT-BKL) FKUI-RSCM melalui Divisi Rinologi bekerja sama dengan Kelompok Studi (Kodi) Rinologi Perhimpunan Ahli THT-Bedah Kepala Leher Indonesia (Perhati-KL) menyelenggarakan kegiatan ilmiah Live Surgery 6th Indorhino: Endoscopic Sinonasal Tumor Surgery / Endoscopic Skull Base Surgery di Instalasi Pelayanan Bedah Terpadu (IPBT) RSCM pada 2 Juni 2026.

Kegiatan ini merupakan rangkaian pre-event menuju penyelenggaraan 6th Indorhino in conjunction with 3rd ASEAN Rhinologic Society Conference yang akan dilaksanakan di Yogyakarta. Kegiatan live surgery ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan wawasan dokter spesialis THT-BKL dalam penatalaksanaan kasus tumor sinonasal dan bedah dasar tengkorak menggunakan teknik endoskopi yang terus berkembang.

Dalam kegiatan tersebut, Departemen THT-BKL FKUI-RSCM menghadirkan Ass. Prof. Kazuhiro Omura, M.D. dari Jikei University, Tokyo, Jepang, sebagai pendamping operasi dan narasumber ahli. Kehadiran pakar internasional ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk mempelajari secara langsung pendekatan terkini dalam tindakan Endoscopic Sinonasal Tumor Surgery dan Endoscopic Skull Base Surgery, termasuk strategi perencanaan operasi, teknik pembedahan, serta penanganan kasus yang kompleks.

Tim operator dari Divisi Rinologi Departemen THT-BKL FKUI-RSCM yang terlibat dalam kegiatan ini terdiri atas Dr. dr. Retno Sulistyo Wardani, Sp.T.H.T.B.K.L., Subsp.Rino(K), dr. Febriani Endiyarti, Sp.T.H.T.B.K.L., Subsp.Rino(K), dan dr. Natasha Supartono, Sp.T.H.T.B.K.L. Selama kegiatan berlangsung, peserta dapat menyaksikan secara langsung tahapan operasi serta mengikuti diskusi interaktif mengenai aspek teknis dan klinis yang menjadi perhatian dalam penanganan kasus-kasus rinologi dan bedah dasar tengkorak.

Sumber : https://fk.ui.ac.id/berita/departemen-tht-bkl-fkui-rscm-selenggarakan-live-surgery-endoscopic-sinonasal-tumor-surgery-dan-endoscopic-skull-base-surgery-bersama-pakar-dari-jepang.html

Jakarta, 18 Mei 2026

Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) memastikan hingga saat ini belum ditemukan kasus Ebola di wilayah Indonesia. Meski demikian, pemerintah langsung mengambil langkah proaktif merespons keputusan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menetapkan status Darurat Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (Public Health Emergency of International Concern/PHEIC) pada 17 Mei 2026 terkait wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo (RD Kongo).

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, mengatakan penetapan status darurat oleh WHO menunjukkan perlunya kewaspadaan global, meskipun penyebaran virus ini belum dikategorikan sebagai pandemi. Langkah tersebut diambil karena adanya penyebaran lintas wilayah, tingginya tingkat kematian, serta masih adanya ketidakpastian mengenai luasnya penyebaran wabah di Afrika Tengah.

Berdasarkan data resmi, wabah yang terjadi di Provinsi Ituri, RD Kongo, disebabkan oleh virus Ebola jenis Bundibugyo. Hingga 16 Mei 2026, tercatat 246 kasus suspek yang mencakup 8 kasus konfirmasi dan 80 korban meninggal dunia, dengan tingkat kematian mencapai 32,5 persen. Selain di RD Kongo, kasus terkait perjalanan juga telah dilaporkan di Kampala, Uganda, dan Kinshasa akibat mobilitas penduduk yang tinggi serta keterbatasan fasilitas kesehatan di wilayah tersebut.

“Kementerian Kesehatan terus memantau situasi global dan melakukan penguatan kewaspadaan lintas sektor. Kami memastikan seluruh pintu masuk negara, baik pelabuhan maupun bandara, meningkatkan pengawasan terhadap pelaku perjalanan, terutama yang berasal dari negara terdampak,” ujar Aji dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (18/5).

Aji menjelaskan, langkah konkret yang dilakukan meliputi penyiagaan petugas kesehatan di lapangan, penguatan skrining pelaku perjalanan, serta penyiapan prosedur rujukan ke rumah sakit berstandar internasional apabila ditemukan penumpang dengan gejala yang mengarah pada Ebola. 

Seluruh laporan dari pintu masuk negara juga akan terintegrasi selama 24 jam melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) serta pusat operasi darurat kesehatan (Public Health Emergency Operation Center/PHEOC). 

Kapasitas laboratorium nasional pun telah disiagakan penuh untuk mendukung deteksi cepat dan respons dini.
Di sisi lain, Kemenkes meminta masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak valid atau hoaks terkait Ebola yang beredar di media sosial. Edukasi mengenai penyakit ini dinilai penting agar masyarakat memiliki pemahaman yang benar.

“Ebola merupakan penyakit infeksi virus yang dapat menyebabkan kematian dengan tingkat fatalitas rata-rata mencapai 50 persen. Saat ini terdapat tiga jenis strain virus yang sering menyebabkan wabah, yaitu Ebola Virus Disease (EVD), Sudan Virus Disease (SVD), dan yang saat ini berkembang di Kongo yaitu Bundibugyo Virus Disease (BVD),” jelas Aji.

Penularan virus Ebola terjadi melalui kontak langsung dengan darah, cairan tubuh, atau benda yang telah terkontaminasi oleh manusia maupun hewan yang terinfeksi. Virus dapat masuk ke tubuh melalui kulit yang terluka maupun selaput lendir.

Gejala penyakit biasanya muncul mendadak dengan masa inkubasi antara 2 hingga 21 hari, meliputi demam, tubuh lemas, nyeri otot, sakit kepala, yang kemudian dapat berkembang menjadi muntah, diare, hingga perdarahan. Hingga saat ini belum tersedia pengobatan spesifik yang digunakan secara luas, sementara vaksin yang ada masih terbatas untuk penanganan wabah di Afrika.

Sebagai langkah perlindungan diri, Kemenkes mengimbau masyarakat kembali memperkuat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

“Langkah terbaik saat ini adalah tetap waspada dengan rajin mencuci tangan menggunakan air dan sabun, mengenakan masker jika merasa kurang sehat, serta menerapkan etika batuk dan bersin yang benar. Hindari juga kontak langsung dengan orang atau hewan yang sakit,” lanjut Aji.

Imbauan khusus juga diberikan bagi warga negara yang baru kembali dari perjalanan ke negara terdampak seperti RD Kongo dan Uganda. Mereka diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala demam atau perdarahan dalam kurun waktu 21 hari setelah kepulangan. Kejujuran mengenai riwayat perjalanan dinilai sangat penting untuk membantu memutus rantai penularan.

Kemenkes memastikan informasi resmi dan panduan penanganan Ebola dapat diakses masyarakat secara terbuka melalui laman https://s.kemkes.go.id/INFOEBOLA

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Powered by Froala Editor

Bandung, 20 Mei 2026

Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octavianus menegaskan keselamatan pasien (patient safety) menjadi salah satu pilar utama yang harus dijaga dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penegasan ini sekaligus menandai babak baru sinergi antara Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan yang sebelumnya kerap dipersepsikan berjalan pada arah berbeda.

Hal tersebut disampaikan Wamenkes Benny dalam acara kick-off Keselamatan Pasien Adalah Fondasi Utama Perluasan Layanan Kesehatan JKN Kesehatan di Graha Sanusi Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Rabu (20/5).

“Dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan empat hal: akses pelayanan bagi masyarakat, mutu pelayanan kesehatan, keberlanjutan pembiayaan, dan keselamatan pasien atau patient safety,” ujar Wamenkes Benny.

Ia menjelaskan, keberhasilan pelayanan kesehatan tidak boleh diukur semata dari banyaknya tindakan medis, melainkan ketepatan tindakan. 

“Keberhasilan pelayanan kesehatan bukan semata-mata melakukan lebih banyak tindakan, melainkan memberikan tindakan yang tepat kepada pasien yang tepat, pada waktu yang tepat,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, Wamenkes Benny   menggarisbawahi komitmen Kemenkes dalam mendukung BPJS Kesehatan untuk meningkatkan mutu layanan dan membangun ekosistem yang menjunjung tinggi pencegahan kecurangan (anti-fraud).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menegaskan komitmen lembaganya untuk membuka akses layanan kesehatan seluas-luasnya, sekaligus mencegah penyimpangan pembiayaan. Momentum Hari Kebangkitan Nasional ke-118 dipilih sebagai titik tolak penguatan komitmen tersebut.

“Semangat Kebangkitan Nasional ini kita jadikan momentum untuk BPJS Kesehatan beserta Kemenkes dan seluruh stakeholder fasilitas kesehatan, bersama-sama mencanangkan komitmen menegakkan pakta integritas guna membuka akses layanan kesehatan,” ujar Pujo. 

Ia merinci, BPJS Kesehatan resmi bekerja sama dengan 165 Klinik Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 45 layanan canggih, serta 43 rumah sakit di seluruh Indonesia.

“Semuanya ini agar pelaksanaan layanan kesehatan lebih berkualitas, membuka akses, dan dipastikan tidak ada penyimpangan pembiayaan atau fraud. Dana rakyat harus kita pertanggungjawabkan untuk layanan yang berkualitas,” tegas Pujo.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BPJS Kesehatan dan Universitas Padjadjaran, dilanjutkan dengan penyerahan Memorandum of Agreement (MoA) standar penjaminan tindakan intervensi jantung dari Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB), dan ditutup dengan penandatanganan Pakta Integritas.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik 

Aji Muhawarman, ST, MKM

Worldwide, at least 40 million children aged 13–15 use tobacco products, and young people’s use of e-cigarettes and nicotine pouches continues to rise. In advance of World No Tobacco Day – 31 May – the World Health Organization (WHO) urges governments around the world to protect a new generation from becoming addicted to tobacco and nicotine products.

WHO warns that tobacco and nicotine companies are deliberately engineering their products to make them more appealing, easier to use and harder to quit, particularly for adolescents and young people.

“Even as tobacco continues to kill millions of people, major tobacco companies are reinventing their business model, continuing to profit from deadly cigarettes while aggressively pushing flavoured e-cigarettes, nicotine pouches and other nicotine products aimed at hooking the next generation,” said Dr Etienne Krug, Director of the Department of Health Determinants, Promotion and Prevention at WHO.

Nicotine is highly addictive and harmful, especially at high concentrations, particularly for children, adolescents and young adults whose brains are still developing.

Governments can protect people by banning flavoured products, banning advertising, promotion and sponsorship, making indoor public places completely smoke- and vape-free and stepping up enforcement.

WHO recently warned that nicotine pouches, one of the fastest-growing nicotine products on the market, are being aggressively promoted through social media influencers, using lifestyle branding and flavours designed to appeal to young people.

The nicotine pouch report found that about 160 countries still have no specific regulations in place for nicotine pouches, despite rapidly growing sales worldwide, leaving millions of people unprotected. Bright packaging, candy-like flavours and influencer campaigns are the same tactics used for other nicotine products, with the primary goal of creating addiction to these harmful products.

Governments and organizations making a difference

Governments at both national and local levels play a key role in the regulation of these products. One such example is the city of Rio de Janeiro, Brazil, which has emerged as a leading example of local action to counter the use of nicotine and protect young people from addiction. The city intensified enforcement against e-cigarette sales and advertising and carried out hundreds of coordinated inspections to ensure compliance with the ban and smoke- and vape-free laws. It also launched large-scale public awareness campaigns and strengthened smoke-free legislation to explicitly include all tobacco and nicotine products, including e-cigarettes.

On 19 May, WHO awarded leaders from around the world who are taking bold action to counter increasingly sophisticated industry tactics designed to attract young people. WHO recognizes all of the awardees of the 2026 World No Tobacco Day Awards for their outstanding contributions to tobacco control.

Tobacco use kills more than 7 million people every year. It remains one of the leading causes of preventable death globally and is linked to cardiovascular disease, respiratory illness and more than 20 different types or subtypes of cancer.

WHO encourages the world’s more than 1 billion tobacco, e-cigarette and nicotine pouch users to take the first step toward quitting and break free from addiction on 31 May.

r

Kemenkes Jadikan Aceh Percontohan Nasional Percepatan Imunisasi Anak

Banda Aceh, 21 Mei 2026

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menetapkan Provinsi Aceh sebagai daerah percontohan nasional dalam percepatan penurunan angka anak zero dose (anak yang belum pernah mendapatkan imunisasi sama sekali). Pendekatan berbasis kolaborasi lokal dan nilai religius di Aceh dinilai menjadi model yang efektif untuk diterapkan di tingkat nasional.

Wamenkes Dante, menyampaikan hal tersebut saat melakukan kunjungan lapangan tematik di Kota Banda Aceh, Jumat (22/5). Selain itu Wamenkes Dante juga meninjau langsung pelayanan kesehatan primer di Posyandu Sejahtera Desa Panteriek dan UPTD Puskesmas Lueng Bata.

"Aceh menunjukkan pola kolaborasi yang kuat antara pemerintah, ulama, tokoh masyarakat, hingga organisasi perempuan dalam meningkatkan kesadaran imunisasi bagi anak-anak. Ini salah satu percontohan bagaimana membangun kerja sama dengan berbagai elemen lokal," ujar Wamenkes Dante.

Wamenkes Dante mengapresiasi sejumlah inovasi strategis berbasis kearifan lokal di Aceh. Salah satunya adalah langkah kepala daerah yang menerbitkan surat edaran agar para khatib menyampaikan khutbah Jumat mengenai pentingnya imunisasi. Menurutnya, pendekatan persuasif yang menyentuh sisi agama dan budaya sangat efektif bagi masyarakat Aceh. Selain itu, Pemerintah Kota Banda Aceh juga mendorong pemenuhan imunisasi bagi anak-anak Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui seruan khusus.

Berdasarkan data Kemenkes tahun 2025, capaian nasional imunisasi bayi lengkap berada di angka 80,2%. Tercatat ada sekitar 2,3 juta anak zero dose di Indonesia, dengan 61 ribu di antaranya berada di Provinsi Aceh. Khusus di Kota Banda Aceh, jumlah anak zero dose dalam periode 2021-2025 telah berhasil ditekan sebesar 4%—dari 2,6 ribu menjadi 2,5 ribu anak—namun trennya masih berfluktuasi.

Hingga minggu ke-19 tahun 2026, tercatat ada 263 kasus campak di Provinsi Aceh, dengan 24 kasus di antaranya berada di Kota Banda Aceh. Kemenkes mendorong akselerasi penanganan untuk menyikapi kendala waktu orang tua serta misinformasi seputar efek samping vaksin.

Strategi baru yang disiapkan adalah memodifikasi waktu pelayanan kesehatan. Kemenkes berencana membuka atau menggeser layanan imunisasi ke hari Sabtu atau hari libur agar ayah atau kepala keluarga bisa mendampingi ke fasilitas kesehatan. Dengan kehadiran ayah, petugas kesehatan dapat memberikan edukasi terarah dan bersama-sama mengambil keputusan terbaik bagi perlindungan anak.

Pada kesempatan yan sama Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal, menegaskan bahwa pemerintah kota terus mengedepankan pendekatan persuasif dan edukasi tanpa sanksi. Selain mengoptimalkan sosialisasi melalui sekolah dan ceramah keagamaan, Pemko Banda Aceh juga memperkuat pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin di puskesmas sebagai langkah awal edukasi kesehatan keluarga.

Antusiasme masyarakat terhadap program kesehatan dasar di Aceh menunjukkan sinyal positif. Berdasarkan data aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) per 20 Mei 2026, tingkat kehadiran masyarakat dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG) mencapai 89,86% untuk tingkat Provinsi Aceh (251.977 kehadiran) dan 95,42% untuk Kota Banda Aceh (8.461 kehadiran).

Dante menegaskan, pemenuhan perlindungan anak dari penyakit menular merupakan fondasi utama dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. "Keberhasilan dari bumi Aceh yang berada di paling barat Indonesia ini akan dicontohkan secara nasional. Kita harus mulai dari kesehatan generasi muda saat ini agar bonus demografi bangsa kita tidak gagal di masa depan," pungkas Dante.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui hotline Halo Kemenkes 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Pendahuluan

Tahun 2026 membawa tantangan struktural yang masif bagi sistem kesehatan nasional. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI tidak lagi sekadar berhadapan dengan sisa krisis pandemi, melainkan masalah pembiayaan sistemik dan penyakit endemis yang membutuhkan reformasi fundamental.

Isu kesehatan terkini di Indonesia meliputi stunting, kematian ibu & anak, perbaikan sistem jaminan kesehatan nasional (JKN) termasuk deficit yang terus menerus, penyakit menular (campak, tuberkulosis, demam berdarah) dan tidak menular (diabetes, hipertensi, kanker), ditambah masalah gizi buruk, gangguan jiwa/kesehatan mental, dan ketidakmerataan layanan kesehatan di berbagai daerah.

Artikel ini akan membahas tiga isu utama kesehatan Indonesia yang membebani fasilitas pelayanan kesehatan di tahun 2026 ini: (1) Ancaman defisit BPJS Kesehatan, (2) Stagnasi kasus Tuberkulosis (TBC), dan (3) Lonjakan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di tengah anomali cuaca awal tahun. Bagaimana langkah nyata pemerintah dalam merespons ketiga isu krusial ini?

1. Ancaman Defisit Rp 30 Triliun BPJS Kesehatan. Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tengah menghadapi tekanan finansial ekstrem. Kemenkes memproyeksikan BPJS Kesehatan akan mengalami defisit hingga Rp 20-30 Triliun pada tahun 2026. Hal ini mengancam likuiditas rumah sakit karena potensi keterlambatan klaim pembayaran, yang pada akhirnya akan berpengaruh kepada layanan kesehatan kepada pasien-pasien peserta BPJS.

Solusi Kebijakan Pemerintah:

• Penyesuaian Subsidi Silang (Kenaikan Premi Mandiri): Pemerintah merencanakan penyesuaian iuran yang secara spesifik hanya menyasar peserta mandiri dari kalangan menengah ke atas (Desil 6-10).
• Proteksi Kelas Bawah: Menkes menegaskan bahwa tarif untuk masyarakat miskin yang tergabung dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) tidak akan naik dan tetap disubsidi penuh oleh negara.
• Penagihan Aktif: Pemerintah juga mendorong BPJS untuk mengintensifkan penagihan kepada peserta mandiri yang menunggak iuran sebelum memberlakukan tarif baru.

2. Beban TBC: Indonesia Peringkat Dua Dunia. Indonesia masih terjebak sebagai negara dengan beban TBC tertinggi kedua di dunia, dengan estimasi lebih dari 1 juta kasus baru setiap tahunnya. Tingginya angka penularan yang tidak terdiagnosis (kasus tersembunyi) menjadi celah kegagalan sistem deteksi di tingkat Puskesmas.

Solusi Kebijakan Pemerintah:

• Satu Gerakan Aksi Temukan TB (SATU TB): Kemenkes menerbitkan Surat Edaran Menteri PANRB awal 2026 untuk menggerakkan seluruh instansi pemerintah dan ASN agar terlibat dalam pelacakan kasus dan menghapus stigma TBC di lingkungan kerja.
• Injeksi Anggaran Daerah: Melalui instruksi bersama Mendagri, pemerintah pusat mewajibkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan APBD secara khusus untuk program penemuan kasus dan penyediaan nutrisi pasien TBC.
• Akselerasi Vaksin Baru: Pemerintah mengamankan stok obat TBC untuk 15 bulan ke depan dan secara paralel mempercepat riset pengembangan vaksin baru yang ditargetkan rilis pada 2028-2029.

3. Lonjakan DBD di Tengah Musim Penghujan. Memasuki bulan-bulan awal 2026 yang bertepatan dengan puncak musim hujan dan persiapan bulan Ramadhan, lonjakan kasus DBD terjadi di berbagai daerah. Meskipun demikian, tingkat kematian (Case Fatality Rate) berhasil ditekan hingga ke rekor terendah di angka 0,42%.

Solusi Kebijakan Pemerintah:

• Rencana Aksi Nasional (RAN) Dengue 2026-2029: Mengubah strategi dari sekadar fogging menjadi intervensi terintegrasi, termasuk pemantauan jentik secara digital oleh kader kesehatan.
• Perluasan Vaksinasi dan Wolbachia: Menguji coba vaksin dengue (QDenga) secara gratis di kalangan siswa sekolah dasar di beberapa kota dan mengajak institusi pemerintah dan swasta dalam program vaksinasi serta mengekspansi pelepasan nyamuk ber-Wolbachia sebagai biokontrol.
• Penguatan Edukasi 3M Plus: Menjelang periode mudik dan Ramadhan, kampanye Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus kembali dimasifkan secara terpusat.

Kesimpulan. Ketiga isu di atas membuktikan bahwa sistem kesehatan Indonesia di tahun 2026 menuntut keseimbangan antara keberlanjutan pembiayaan dan inovasi pencegahan penyakit. Kebijakan yang bertumpu pada deteksi dini dan subsidi tepat sasaran menjadi kunci untuk mencegah fasilitas kesehatan dari ancaman kolaps.

Referensi:

• Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Rilis Resmi 2026).
• Laporan Kinerja Pusat Krisis Kesehatan: Surveilans Dengue 2025-2026.
• Publikasi Global Tuberculosis Report terbaru.